KABUPATEN TANGERANG, Pelitabanten.com – DPRD Kabupaten Tangerang menggelar Rapat Paripurna DPRD tentang pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPJ Bupati Tangerang 2021, yang digelar di Gedung Dewan kawasan Puspemkab Tangerang, Tigaraksa, Senin (21/3/2022).
Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Tangerang, Banten, mengapresiasi capaian kinerja eksekutif, khususnya selama masa pandemi COVID-19. Namun sejumlah fraksi juga memberi catatan pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tangerang 2021.
Seperti fraksi PDIP yang memberikan beberapa hal catatan. Seperti fraksi PDIP menyotori belum optimalnya pelayanan publik, kinerja pencatatan aset daerah yang perlu menjadi perhatian serius, masih kecilnya pos anggaran mitigasi bencana serta maraknya calo tenaga kerja (Naker) di Kabupaten Tangerang.
“Dinas ketenagakerjaan belum kami lihat belum memiliki program mengatasi maraknya calo tenaga kerja, yang sudah sangat mengkhawatirkan masyarakat,” kata juru bicara FPDIP, Akmaludin Nugraha.
F-PDIP juga menilai Pemkab Tangerang belum maksimal dalam pengelolaan sampah. Terbukti dengan terus meningkatnya volume sampah setiap hari, khususnya sampah rumah tangga. Karena itu, PDIP mempertanyakan program Pemkab Tangerang dalam pengelolaan sampah.
Sementara itu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) mempertanyakan banyaknya pengembang yang belum menyerahkan fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial (Fasos) kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Syahril menyampaikan, fraksinya mengapresiasi kinerja eksekutif yang telah bekerja optimal sejak pandemi Covid-19 melanda sampai saat ini.
“PKS juga menilai Pemkab Tangerang mampu menjaga keseimbangan APBD dalam menjalankan sejumlah program pembangunan,” ungkap juru bicara FPKS Ahmad Syahril dalam rapat paripurna yang dihadiri Bupati Tangerang, A Zaki Iskandar dan Wakilnya Mad Romli, Sekda Kabupaten Tangerang, Maesal Rasyid dan sejumlah kepala OPD.
Namun demikian, kata Syahril, PKS memberikan sejumlah penilaian diantaranya terkait aset daerah. Hingga saat ini banyak fasum-fasos dari pengembang yang belum diserahkan kepada pemerintah daerah.
PKS juga menyoroti kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang belum optimal menggali potensi pajak dan retribusi. PKS juga mempertanyakan pajak dan retribusi dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta yang belum masuk ke kas Pemkab Tangerang.
“Banyak potensi pendapatan daerah, baik dari pajak restoran dan retribusi, yang belum digali secara optimal,” kata Syahril.
Sedang dari aspek infrastruktur, FPKS menyoroti masih banyaknya sarana dan prasana jalan di bagian utara, mulai Kecamatan Kosambi, Kronjo dan Kecamatan Mekar Baru, yang rusak. “Begitu juga banyak bangunan Puskesmas yang sudah tidak layak digunakan untuk pelayanan kesehatan,” imbuh Syahril.
Apresiasi atas capaian kinerja Pemkab juga disampaikan F Gerindra. Target Pendapatan sebesar Rp5,7 triliun lebih, namun realisasinya mencapai Rp6,1 triliun lebih atau 107,19 persen, sudah melampaui target yang telah ditetapkan.
Meskipun begitu, F Gerindra mempertanyakan serapan APBD yang tidak optimal. Ini terlihat anggaran belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp6,2 triliun, hanya terealisasi Rp5,8 triliun lebih. Kondisi itu menandakan, Tahun 2021 terdapat anggaran yang tidak terserap para OPD pelaksana di Pemkab Tangerang.
Sedangkan lima fraksi lainnya memberikan sejumlah catatan kepada Bupati Tangerang untuk meningkatkan kinerja, terutama memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari berbagai sektor.
