TANGERANG,Pelitabanten.com – Anggota Komisi VI DPR RI, Ananta Wahana menyebut bahwa peran Permodalan Nasional Madani atau PNM dalam penguatan sektor usaha mikro kecil (UMK) memperkokoh ketahanan ekonomi nasional sangat penting.
Sebabnya, kata Ananta, dalam periode panjang pandemi kekuatan ekonomi informal yaitu UMKM menjadi bantalan ekonomi nasional, dan pada periode sekarang terjadi pergeseran besar-besaran dari sektor formal ke informal.
Di sinilah, lanjutnya, peran penting PNM dalam memberikan solusi bantuan modal bagi usaha rakyat kecil, dengan bunga sangat ringan hingga menjangkau pelosok-pelosok, telah memperkuat sektor UMK dan memperkokoh ketahanan ekonomi secara nasional.
“Seperti biasanya, sektor informal menjadi senjata pertahanannya. Pergeseran besar-besaran dari sektor formal ke informal. Dan PNM telah mendorong sektor UMK tumbuh luar biasa menjadi bantalan ekonomi nasional,” ungkap Ananta dalam paparanya saat kegiatan Pemasyarakatan Konsultasi Bisnis Bagi Wirausaha Kementerian Koperasi dan UMK Deputi Bidang Kewirausahaan, yang diikuti ratusan petugas PNM Tangerang Raya, bertempat di Horison Grand Serpong, Kota Tangerang, Banten, Rabu (7/9/2022).
Menurut Ananta, dampak pandemi Covid-19 secara global yang di Indonesia terjadi sejak awal 2020 telah meluluhlantakan semua sendi kehidupan.
Namun, pandemi di Indonsia dampaknya tidak seburuk yang terjadi seperti dibanyak belahan dunia lain, karena ada semangat gotong royong holopis kuntul baris yang tumbuh di masyarakat.
Selanjutnya, Anggota DPR RI Dapil Banten III itu menyampaikan, bahwa terlepas dari hal di atas, tetap berakibat tambahnya jumlah masyarakat miskin.
Di Tangerang Raya, khususnya Kota Tangerang Selatan pada 2019 jumlah masyarakat miskin dari 36 ribu menjadi 45 ribu jiwa di 2021.
Kota Tangerang dari 98 ribu menjadi 135 ribu jiwa, dan Kabupaten Tangerang dari 193 ribu menjadi 273 ribu jiwa di tahun yang sama.
“Memang, ekonomi perlahan mulai pulih seiring dengan berjalannya kembali kegiatan ekonomi. Namun, saat ini terdapat ancaman baru karena terjadi krisis pangan dan energi global. Pemerintah pun telah menaikan harga BBM bersubsidi sekitar 30 persen yang berpotensi akan berakibat inflasi 6 persen,” ujarnya.
“Kondisi di atas, membuat mitra-mitra Komisi VI DPR RI berpikir keras untuk ikut berperan serta memecahkan persoalan itu,” imbuhnya.
Misalnya, diantaranya holding ultra mikro (PNM, Pegadaian dan BRI) dan juga Kementerian Koperasi UMK akan sangat penting peran sertanya.
Upaya Deputi Bidang Kewirausahaan
Ananta juga menyebutkan, bahwa Deputi Bidang Kewirausahaan tugasnya adalah menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kewirausahaan.
Dalam rencana kerja Tahunan Kemenkop-UKM Tahun 2021 dianggarkan Konsultasi Bisnis dan Pendampingan untuk mengejar rasio kewirausahaan nasional dengan pagu anggaran sekitar Rp 14 M.
“Berdasarkan laporan Kemenkop Tahun 2021, telah dilakukan Konsultasi bisnis dan pendampingan kepada 700 orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp13.790.521.729,” papar Ananta.
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 2/2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional untuk mewujudkan capaian target rasio kewirausahaan nasional sebesar 3,95 persen di akhir tahun 2024.
Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan satu juta wirausaha baru pada tahun 2024. Namun, realisasi Rasio Kewirausahaan Nasional pada tahun 2021 sebesar 2,89 persen belum dapat mencapai target yang ditetapkan sebesar 3,55 persen.
Kemudian jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2020 sebesar 2,93 persen maka sedikit mengalami penurunan.
“Jika dilihat dari unit usaha, maka di Indonesia ini 99 persen adalah UMKM. Artinya sebagian besar wirausaha adalah para pelaku UMKM,” jelasnya.
Namun, sebagian besar para pelaku UMKM di Indonesia merupakan masyarakat yang belum memiliki pengetahuan ilmu di bidang bisnis, sehingga bisnis yang dijalankan kerap tidak berjalan sesuai harapan.
Kebanyakan UMKM itu tidak lahir dari rencana bisnis yang matang, melainkan bisnis coba-coba atau bisnis karena kepepet kebutuhan hidup akhirnya usaha mereka tidak berkembang, tidak berlangsung lama atau bahkan mati.
Oleh karena itu, dibutuhkan pendampingan untuk membantu UMK dalam menjalankan kegiatan bisnis, terutama yang berhubungan dengan penetapan strategi pemasaran, penjualan, analisis pasar, dan lainnya.
“Dan ini pentingnya harus ada sinergi antara Kemenkop UMK dengan holding ultra mikro (PNM, Pegadaian dan BRI) dalam penguatan UMKM untuk memperkokoh ekonomi nasional,” ujar Ananta.
Sementara itu, Pimpinan PNM Cabang Tangerang, Andrea Prasetya menjelaskan, bahwa hingga saat ini secara nasional jaringan kantor layanan PNM berjumlah 3.673 kantor di 34 provinsi, 422 kabupaten/kota, dan 5.640 kecamatan.
Untuk PNM Cabang Tangerang, kata Andrea, saat ini untuk Kabupaten Tangerang memiliki jumlah pendamping nasabah 720 orang, jumlah kelompok 7.339, dan jumlah nasabah 156.206 orang.
Untuk Kota Tangerang jumlah pendamping sebanyak 167 orang, jumlah kelompok 2.037, dan jumlah nasabah 39.851 orang.
“Dan terakhir Kota Tangsel yaitu ada 115 pendamping dengan jumlah kelompok 1.485, sementara nasabahnya 24.48 orang,” ungkapnya.
Laju Inflasi dan Angka Kemiskinan
Direktur Karang Tumaritis Institute, Abraham Garuda Laksono menyampaikan, bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi pada Juli 2022 mencapai 0,64 persen mom dan yoy berada di level 4,94 persen.
BPS meramalkan inflasi secara tahunan di Indonesia mengalami peningkatan drastis sepanjang tahun 2022 yang akan jauh lebih tinggi dari tahun-tahun pandemi, yaitu tahun 2020 dan 2021.
“Sejak pandemi, ekonom menemukan korelasi yang sangat kuat antara inflasi dan kemiskinan. Meski tercatat pada masa awal pemulihan ekonomi 2022 tingkat kemiskinan sedikit mengalami penurunan namun hal tersebut diprediksi tidak berkelanjutan,” kata Abraham.
Sementara jumlah penduduk misikin, BPS mencatat pada bulan Maret 2022 sebanyak 26,16 juta orang atau turun 1,38 juta orang dari data Maret 2021 yang sebanyak 27,54 juta orang.
Menurut Abraham, secara agregat, UMKM memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 60%. Angka ini paling besar jika dibandingkan sumbangsih ekonomi dari sektor bisnis lainnya.
Tak hanya itu, di sisi pembukaan lapangan saat ini, usaha mikro tersebut mampu menyerap sebanyak 120 juta lapangan pekerjaan. Hal itu sebanding dengan jumlah unit usaha UMKM di sejumlah wilayah di Indonesia yang tercatat hingga mencapai 99,7 persen.
“Kontribusi terhadap lapangan pekerjaan sebanyak 120 juta. Unit usahanya 99,7 persen dari UMKM,” jelas anak muda lulusan James Cook University Singapura itu.
Oleh sebab itu, lanjut dia, penting mengapa dalam menghadapi inflasi dan prediksi para ahli bisa menjadi hyper inflasi, penting untuk focus mengembangkan UMKM di Indonesia.
