Beranda News

Fraksi PKS DPRD Tangerang Temui Mahasiswa Demonstran Tolak Kenaikan BBM

Fraksi PKS DPRD Tangerang Temui Mahasiswa Demonstran Tolak Kenaikan BBM
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Tangerang, Ahmad Syahril temui demonstran mahasiswa dari Aliansai Mahasiswa Kabupaten Tangerang.(dok Ist)

KABUPATEN TANGERANG, Pelitabanten.com  – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Tangerang, menemui ratusan dari Aliansai Mahasiswa Kabupaten Tangerang yang menggelar di halaman Gedunng DPRD Kabupaten Tangerang, Selasa (20/9/2022).

“Fraksi PKS siap menampung aspirasi dan penyambung lidah mahasiswa dan juga masyarakat karena sejatinya anggota dewan adalah wakil rakyat yang terpilih harus mengakomodir segala keluh kesah masyarakat,” kata Ahmad Syahril saat menemui para demonstran.

Dalam aksi itu mereka menyerukan penolakan terhadap segala bentuk kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat dan menolak kenaikan harga BBM.

Syahril juga menyampaikan bahwa PKS dari pusat sampai daerah sependapat dengan para mahasiswa, tegas menolak kenaikan BBM.

“Fraksi PKS konsisten satu suara dari pusat sampai bawah, termasuk DPRD Kabupaten Tangerang menolak kenaikan BBM subsidi, juga termasuk wacana penghapusan KwH listik 450V,” ungkap Syahril.

Baca Juga:  BNN Banten Ringkus Pembeli Bahan Ekstasi Online dari Belanda

Ahmad Syahril juga menyarankan para demonstran yang terbagung dalam Aliansi Mahasiswa Kabupaten Tangerang tidak hanya turun melakukan aksi unjuk rasa tapi juga menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tangerang atas tuntutannya. Sehingga bisa diakomodir oleh pimpinan DPRD untuk bisa bertemu.

“Salah satunya adalah berkirim Kabupaten Tangerang ingin bertemu baik dengan anggota dewan ataupun pimpinan untuk menyampaikan aspirasinya, sehingga pada kesempatan kali ini ya karena kita juga di DPRD punya kewajiban aktifitas kita di tengah-tengah masyarakat ya otomatis kebetulan saya yang terdekat untuk mewakili menemui mahasiswa,” paparnya.

Masih menurut Syahril, DPRD ini adalah tempat aspirasi warga negara, masyarakat boleh datang hiring temu dengan momen apalagi itu ada perwakilan-perwakilannya.

“Silahkan saja datang bersurat minta waktu untuk berdiskusi, itu proses yang real atau jelas tujuannya ke DPRD, tadikan saya cek suratnya hanya ke Polres pemberitahuan tidak ada surat masuk ke DPRD, sehingga kami pun tidak bisa mengantisipasi kehadiran mahasiswa,” ungkapnya.

Baca Juga:  Gedung MUI Jadi Kantor Sekretariat Gugus Tugas Penanganan Covid-19

Sebelumnya pemerintah telah mengumumkan kenaikan harga BBM baik yang bersubsidi maupun non-subsidi pada Sabtu, 3 September 2022. BBM bersubsidi naik dari harga Rp .650 per liter menjadi Rp 10 ribu per liter. Solar yang sebelumnya dipatok Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. BBM non subsidi Pertamax juga mengalami kenaikan dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500.

Mahasiswa banyak yang tidak terima atas keputusan tersebut, oleh karena itu, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kabupaten Tangerang melakukan aksi untuk menyampaikan keluhan masyarakat dan aspirasi masyarakat terhadap apa yang diputuskan oleh pemerintah, itu salah satu kurang berdampak baik dalam masyarakat.

Galih kurniawan salah satu kader Universitas Tangerang Raya melakukan aksi demo dengan memberikan seruan bahwa apa yang diputuskan pemerintah ini adalah kurang cocok bagi masyarakat atau bahkan sangat memberatkan masyarakat terutama bagi yang berpenghasilan rendah dalam ekonominya, dan harus dituntut membeli BBM yang sangat tinggi.

Baca Juga:  Reses ke III  Anggota DPRD kabupaten Tangerang Hj.Aida Hubaedah SE. MM, fraksi Demokrat di Tangerang

“Kami mahasiswa Aliansi Kabupaten Tangerang membersamai Rakyat, membersamai Perjuangan-perjuangan Rakyat kami bahwasanya kami Mahasiswa Kabupaten Tangerang dengan keras menolak kenaikan harga BBM dan menuntut ketua DPRD Kabupaten Tangerang untuk menyurati bahwa DPRD Kabupaten Tangerang atau Kabupaten Tangerang itu menolak keras atas kenaikan harga BBM,” tegasnya.

Pada saat aksi berlangsung mahasiswa sempat membakar ban bentuk kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah.(hms/red)