KABUPATEN TANGERANG, Pelitabanten.com – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Banten melalui Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) mengadakan acara Fokus Kelompok Diskusi (FGD) dengan tema yang menarik, yaitu “Mendukung Pilihan Politik dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga.” Acara ini berlangsung pada hari Sabtu, (27/5/2023).
Dalam sambutannya, Ketua BPKK PKS Banten, Shinta Wisnu Wardani, menekankan pentingnya peran keluarga sebagai elemen terkecil dalam masyarakat yang memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan sosial. Shinta menyampaikan bahwa mencapai cita-cita pembangunan memerlukan keterlibatan politik yang erat dalam memperkuat ketahanan keluarga.
“Keluarga merupakan sistem sosial terkecil di masyarakat yang memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan hal itu merupakan cita-cita pembangunan. Untuk mencapai cita-cita tersebut, politik memiliki keterkaitan yang erat dengan ketahanan keluarga,” ujar Shinta Wisnu Wardani.
Acara tersebut diadakan di Gedung DPD (Dewan Pengurus Daerah) PKS Kabupaten Tangerang di Jalan Syaikh Nawawi, Tigaraksa. Mengundang dua pembicara berkompeten di bidangnya, yaitu Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si (Pemerhati dan pegiat ketahanan dan pemberdayaan keluarga), serta Ir. Hj. Tuti Elfita, M.Si (Kadept. Kajian perempuan, Anak, dan Keluarga BPKK DPP PKS). Sebagai moderator, Dr. Hj. Nuly Juariah, M.Si.Pd-KGH (Ketua Biro Kajian BPKK DPW PKS Banten) turut memimpin diskusi tersebut.
Menyimpulkan hasil diskusi, Nuly menyampaikan enam poin penting. Pertama, diperlukan dukungan terhadap undang-undang ketahanan keluarga sebagai landasan dalam membangun fondasi keluarga yang kuat. Kedua, kesadaran dan keterlibatan keluarga Indonesia dalam urusan politik menjadi kunci penting, karena kebijakan keluarga sangat tergantung pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin bangsa. Ketiga, pentingnya adanya peraturan daerah (perda) tentang ketahanan keluarga yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.
“Keempat, pentingnya dilakukan pendidikan politik kepada masyarakat agar tidak salah dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat. Kelima, pentingnya adanya konselor keluarga atau kader ketahanan keluarga hingga tingkat kecamatan. Keenam, pentingnya kerjasama antara Dinas Tenaga Kerja, legislator, pemda, media, maupun PKK untuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan keluarga guna meningkatkan taraf hidup masyarakat,” papar Nuly.
FGD yang digelar dengan semarak ini berhasil memikat perhatian berbagai komunitas, seperti pejabat (pengacara dan jawara bela umat), Forum Pengusaha Mikro (Forsamik), Forum UKM (Usaha Kecil Menengah), Komunitas Ladies Ojol, Salimah, Komunitas Pemburu Rupiah, Muslimah NU, serta komunitas Ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus.
Partisipan acara merespons positif terselenggaranya FGD ini dan berharap adanya diskusi lanjutan untuk memberikan pencerahan politik kepada masyarakat. Dengan meningkatkan pemahaman mengenai peran politik dalam ketahanan ekonomi keluarga, diharapkan masyarakat dapat membuat pilihan politik yang bijaksana demi mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.
