SERANG, Pelitabanten.com – Kasus korupsi di Banten yang menjerat kepala daerah, menjadi sorotan bagi Gubernur Banten Wahidin Halim. Pasalnya, Wahidin Halim berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pembinaan dan pencegahan korupsi di Banten karena provinsi ini masih membutuhkan pembinaan dan pengawasan.
“Sampai kapanpun KPK ada di Banten ya seneng-seneng saja, malah tugas gubernur terbantu. Jadi sampai kapanpun KPK menyiapkan waktunya untuk melakukan pembinaan di Banten bagi saya malah bagus,” kata Gubernur Banten Wahidin Halim di Serang, Senin (25/9/2017)
Wahidin Halim meminta kepala daerah di Banten berhati-hati dalam menjalankan tugas, menjaga integritas, takut sama negara dan harus merasa takut sama Tuhan. Apalagi KPK di Banten sudah berusaha melakukan pembinaan dan upaya pencegahan korupsi, namun demikian itu tergantung pada orangnya yang diberikan amanah.
“Walaupun kita sudah berusaha melakukan pembinaan, tetapi tergantung manusianya. Jangan diikutin sahwat ingin mengusasi harta rakyat itu,” kata Wahidin Halim.
Wahidin juga berharap pembinaan yang dilakukan KPK terkait upaya pencegahan korupsi terus dilakukan di Banten. Dengan demikian, tugas-tugas gubernur dalam melakukan pembinaan kepala daerah terutama kaitannya dalam pencegahan korupsi sangat terbantu oleh KPK.
Wahidin juga berjanji akan terus memacu kinerja dalam rencana aksi koordinasi supervisi dan pencegahan korupsi (Korsupgah) oleh KPK di Banten. Sehingga rencana aksi Korsupgah di Banten dapat dilaksanakan dan berjalan sesuai agenda yang direncanakan.
“Memang dengan kondisi yang ada di Banten sekarang ini membutuhkan waktu dan kesabaran,” katanya.
Gubernur Banten Wahidin Halim menetapkan Wakil Wali Kota Cilegon Edi Ariadi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Cilegon, dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten No. 132/Kep.37-Huk/2017 ditandatangani Gubernur Banten Wahidin Halim dan diserahkan langsung kepada Edi Ariadi disaksikan Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono di Kantor Gubernur Banten di Serang, Senin, 25 September 2017
