MANILA, Pelitabanten.com – Tahun depan Indonesia dan Jepang akan merayakan 60 tahun hubungan diplomatik. Menjelang perayaan itu, kedua negara sepakat untuk melakukan kegiatan bersama.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Shinzo Abe saat keduanya bertemu di Hotel Diamond, Manila, Filipina pada Minggu, 12 November 2017. Presiden Jokowi menginginkan adanya perkembangan yang signifikan kerjasama di bidang infrastruktur dalam perayaan 60 tahun hubungan diplomatik kedua negara.
“Hal ini akan menjadi kado yang monumental bagi 60 tahun hubungan kedua negara,” ucap Presiden Jokowi.
Untuk kerja sama investasi, Presiden Jokowi mengapresiasi peningkatan investasi Jepang di Tanah Air. “Hampir mencapai 90 persen pada 2016,” katanya.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa investasi di Indonesia sudah jauh membaik. Index “ease of doing business” Indonesia misalnya, telah melompat dari peringkat 114 pada tahun 2015 menjadi peringkat 72 di tahun 2017.
Indonesia juga telah mendapat “investment grade” dari tiga lembaga pemeringkat internasional.
“Dengan situasi yang semakin baik ini saya berharap investasi Jepang pada 2017 akan dapat melampaui angka investasi tahun lalu,” ucap Presiden.
Sementara itu, PM Abe memuji kepemimpinan Presiden Jokowi yang telah berhasil memperbaiki iklim investasi. “Terima kasih atas kepemimpinan Presiden Jokowi, iklim investasi di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan,” ucap PM Abe.
Sebelum pertemuan bilateral tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan kepada jurnalis dalam pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dan PM Abe juga telah meluncurkan logo 60 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang.
“Tahun depan merupakan hal yang sangat penting bagi Indonesia dan Jepang karena kita akan merayakan 60 tahun hubungan diplomatik,” ucap Retno.
Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Kepala BKPM Thomas Lembong dan Dubes RI untuk Filipina Johny Lumintang.
