Oleh: Prof Dr Manlian Romald A Simanjuntak ST MT DMin
Berbagai sumber sejak 16 April 2018 lalu mencatat bahwa pemerintah mengevaluasi sejumlah proyek strategis nasional (PSN), dan akhirnya menetapkan 222 proyek serta 3 program pemerintah dengan nilai proyek lebih dari Rp 4.100 triliun.
Menko Perekonomian RI menyampaikan, pada kuartal pertama tahun 2018 ini, pemerintah mengevaluasi kembali proyek-proyek yang dilaksanakan bersama kementerian terkait. Menko Perekonomian juga menyampaikan bahwa pada awalnya jumlah PSN pada tahun 2016 sesuai Perpres No 3/2016 sebanyak 225 proyek dan 1 program.
Setelah dievaluasi, 15 proyek dicoret dari daftar, namun ditambah 55 proyek baru dan 1 program, sehingga total proyek yaitu 265 proyek dan 2 program.
Selanjutnya setelah dievaluasi kembali tahun 2017, dari 265 PSN, sebanyak 20 proyek telah selesai. Sehingga tersisa 245 proyek dan 2 program sesuai Perpres No 58/2017. Dari 245 PSN, 10 proyek selesai dibangun, 14 proyek dicoret dan pemerintah menambah 1 proyek, sehingga total saat ini ada 222 PSN dan 2 proyek. Selanjutnya, pemerintah menambah 1 program.
Jika sebelumnya telah ada program pembangunan pembangkit listrik 35 ribu MW dan pengembangan industri pesawat, pemerintah juga menambah program yang disebut program pemerataan pembangunan. Jadi total menjadi 3 program.
222 PSN dan 3 program tersebut antara lain:
1. Jalan=69
2. Bendungan= 51
3. Kawasan (KEK,
kawasan Industri,
kawasan pariwisata
strategis nasional)=29
4. Kereta api=16
5. Energi=11
6. Pelabuhan=10
7. Air bersih & sanitasi=8
8. Bandara=6
9. Irigasi=6
10. Smelter=6
11. Teknologi=4
12. Perumahan=3
13.Pertanian+Kelautan=1
14. Tanggul laut=1
15. Pendidikan=1
17. Pembangkit Listrik
18. Program Industri
Pesawat Terbang
19. Program Pemerataan
Ekonomi.
Dari potret penyelenggaraan PSN di atas, beberapa kajian kritis yang saya rekomendasikan bagi pemerintah:
1. Apakah 245 PSN awal sudah dikaji untuk dapat selesai dalam 5 tahun Kabinet Kerja 2014-2019?
2. PSN terlambat jika baru dimulai di tahun 2016, seharusnya perencanaan oroyek sudah lebih dulu dilakukan dan pelaksanaan proyek di tahun awal Kabinet Kerja sesuai studi kelaikan proyek.
3. Perlu unit kerja khusus di bawah presiden yang mengoptimalkan sekaligus mengkoordinsikan 222 PSN dan 3 program pemerintah.
4. Sisa waktu 1,5 tahun Kabinet Kerja menuntut adanya koordinasi komprehensif presiden dengan seluruh gubernur, bupati dan walikota. Dimungkinkan koordinasi rutin dan berkala agar para gubernur/bupati/walikota didampingi kementerian terkait untuk melaporkan kepada presiden progress pembangunan PSN.
5. Dari evaluasi terakhir disertai kajian valid, pemerintah hendaknya mensosialisasikan PSN dan 3 program pemerintah yang dapat/belum diselesaikan.
Namun saya tetap percaya jika pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat menyukseskan penyelesaian PSN dan program pemerintah, tahun 2019 semua dapat diselesaikan. Masih ada 2 hal penting yang harus diperhatikan dalam rangka keberlanjutan proyek yaitu uji coba proyek dan operasional proyek.
• Guru Besar Manajemen Konstruksi Universitas Pelita Harapan
