Beranda Pendidikan

Masih Bobroknya PPDB Banten di Mata Pengamat Pelayanan Publik

Masih Bobroknya PPDB Banten di Mata Pengamat Pelayanan Publik

KOTA TANGERANG, Pelitabanten.com – Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB online tingkat SMA/ di Provinsi Banten seperti benang kusut yang sulit teruraikan. Bahkan kebrobokannya pun semakin menjadi – jadi dan selalu terulang kembali.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Direktur Lembaga Kebijakan Publik, Ibnu Jandi. Ia menjelaskan manajemen PPDB Banten sangat buruk dan semrawut.

Sejumlah kendala terjadi di berbagai daerah. Masyarakat tidak terlayani dengan baik.

di Banten ini sangat abai dan tidak peduli dengan warganya. Banyak masyarakat yang kesulitan untuk melakukan pendaftaran,” ujar Jandi kepada Wartawan di Tangerang, Sabtu (23/6/2018).

Seperti yang terjadi pada Kamis (21/6/2018) awal pembukaan PPDB Banten, situasi tampak berantakan. Sistem mengalami dan membuat panik.

“Ini persiapannya belum matang. Tidak dilakukan simulasi yang serius sehingga menjadi kacau seperti ini,” ucapnya.

Baca Juga:  Sidak Gubernur Soal Penambahan Persentase PPDB dan Pekerjaan Jalan Provinsi Banten

Sistem server pada PPDB di Banten pada Jumat (22/6/2018) mulai membaik. Namun masih saja sekelumit masalah muncul.

“Masih ada kesulitan yang daftar. Dan yang berhasil daftar harus antre membludak di sekolah – sekolah untuk pemberkasan. Jelas ini membuat masyarakat tidak dilayani dengan baik. Banyak stres dan panik,” kata Jandi.

Ia mengimbau kepada publik agar bersikap tenang dalam menghadapi persoalan ini. Menurutnya kesalahan terjadi bukan pada warga.

“Yang salah ini Pemerintahan Provinsi Banten. Harus segera masalah ini ditindak lanjuti. Masyarakat khususnya para murid dimohon untuk tenang,” ungkapnya.

Jandi berharap agar kekusutan PPDB online di terulang kembali seperti dari tahun – tahun sebelumnya. Sebaiknya pemerintah berintropeksi serta belajar dari kejadian ini.

“Besok saya ke Provinsi Banten dan menanyakan langsung mengenai manajemen PPDB. Troble PPDB online di Banten saat ini ada di Kominfo dan Inspektorat. Saya menyarakan agar dikembalikam lagi manajemennya ke Pemprov Banten pada tahun 2018 ini, karena Dinas Pendidikan pegang data dan paham betul dengan situasi di lapangan,” papar Jandi.

Baca Juga:  Peran Muhammadiyah Dalam Bidang Pendidikan