KOTA TANGERANG, Pelitabanten.com — Bantuan tunai Rp. 600ribu per kepala keluarga terdampak corona virus disease 2019 atau covid-19 disebut rawan dikorupsi.
Anggota DPRD Kota Tangerang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tasril Jamal mengaku bahwa pihaknya akan terus memantau penyaluran bantuan sosial secara tunai tersebut dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang kepada masyarakat hingga tuntas.
“Dewan akan turun ke lapangan. Mengecek langsung bahwa anggaran benar-benar untuk rakyat,” ujarnya kepada Wartawan melalui selularnya. Kamis, (30/4/2020).
Sebab, dia menyebut anggaran bantuan bagi warga terdampak virua corona atau Covid-19 bernilai cukup besar dan menjadi rentan untuk dikorupsi.
“Jadi, benar-benar kita akan mengecek distribusinya sehingga kita tak mau selesai corona ada korupsi di mana-mana,” katanya.
Ia menuturkan, pemantauan atas jaring pengaman sosial (JPS) ini dilakukan para legislator secara langsung dengan turun ke masyarakat terdampak covid-19.
“Kami memegang data dan turun ke bawah. Dirakyat kita tanya juga,” ujarnya.
Seperti diketahui, JPS untuk warga terdampak Covid-19 yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemkot Tangerang langsung hingga kini belum diterima masyarakat.
Sementara baru bantuan sosial langsung tunai dari Pemerintah Provinsi Banten yang telah diterima masyarakat dibeberapa wilayah kecamatan di Kota Tangerang yang sudah terverifikasi datanya.
Tasril berharap Pemkot Tangerang dapat memberikan bantuan JPSnya sesuai dengan data yang akurat sehingga menjadi tepat sasaran.
“Sekarang ini kan bantuan Rp600 ribu per KK dari Pemkot Tangerang belum didistribusikan karena aturannya belum. Dan masih nunggu pendataan dan verifikasi, Harusnya secepatnya. Tapi tetap dengan data yang akurat,” pungkasnya.
