Pelitabanten.com – Public Relations (PR) digunakan oleh berbagai organisasi, pemerintah dan individu untuk berbagai tujuan, dan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh individu maupun tim professional.
Memahami Public Relations tidak dapat melalui satu atau dua definisi, karena sebuah definisi yang ada mungkin tidak mampu menggambarkan substansi kegiatan Public Relations yang sebenarnya. Banyaknya definisi Public Relations mungkin juga merefleksikan kenyataan praktik sehari-hari tentang Public Relations dengan dinamikanya dalam lingkungan sosial.
Public Relations adalah bagian dari fungsi manajerial sebuah organiasi yang berfungsi membangun dan melakukan manajemen komunikasi yang sifatnya dua arah antara organisasi dengan publiknya untuk mendapatkan pemahaman, penerimaan, kepercayaan dan dukungan publik. Pengertian ini menegaskan kegiatan komunikasi yang dilakukan Public Relations tidak hanya berhenti ketika pesan atau informasi sudah tersebar, tetapi komunikasi yang terjadi antara organisasi dan publiknya harus mampu melahirkan perubahan positif baik pada publik maupun pada organisasi.
Berbagai penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat mengidentifikasikan dua peran yang menonjol yang dijalankan seorang praktisi Public Relations dalam sebuah organisasi yaitu peran manajer dan peran teknisi (Ralph Tench, 2017). Hal mendasar yang membedakan kedua peranan ini adalah pada keterlibatan praktisi Public Relations dalam proses pengambilan keputusan ditingkat korporat. Manager terlibat dalam proses pengambil keputusan sedangkan para teknisi tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan manajemen sebuah organisasi.
Secara ideal, kedua peranan harus ada dalam praktek Public Relations pada sebuah organisasi karena pada dasarnya, peran-peran tersebut saling melengkapi. Manajer melakukan perencanaan, memimpin, memilih staf, mengatur jadwal, menyusun anggaran kegiatan Public Relations, sedangkan para teknisi melaksanakan seluruh kegiatan Public Relations, sehingga program Public Relations dapat berjalan dengan baik, terarah dan tepat sasaran.
Menurut Elizabeth Goenawan Ananto (2004), mengungkapkan beberapa kajian tentang peran dan fungsi Public Relations, antara lain kajian yang dilakukan Dolphin dan Fan menyimpulkan bahwa kebanyakan organisasi di Inggris menempatkan komunikasi korporat pada jenjang ke 3 dalam organisasi. Kajian di Australia yang dilakukan Steinner dan Black menyimpulkan bahwa hanya sedikit organisasi di Australia yang mempraktekkan ”symmetrical public relations” yang menempatkan praktisi Public Relations berada pada posisi perencanaan korporat.
Hal sangat mendasar yang membedakan kedua peranan ini adalah pada keterlibatan praktisi public relations dalam proses pengambilan keputusan di tingkat korporat. Para teknisi tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan manajemen, sedangkan manager terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Lauzen (1992), para praktisi yang menjalankan peranan manajerial utamanya membuat keputusan kebijaksanaan dan dianggap bertanggung jawab terhadap gagal atau berhasilnya sebuah program public relations.
Praktisi yang bertindak atau menjalankan peranan manager terlibat dalam proses organisasi secara keseluruhan, tidak sekadar di bagian public relations. Di sini perlu dicatat bahwa ketika praktisi public relations menjalankan peranan manajerial, ada dua hal penting yang menjadi cirinya. Pertama, mereka merupakan bagian dari koalisi dominan dalam organisasi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang memutuskan perencanaan strategik. Kedua, mereka mengelola bagian public relations tanpa campur tangan bagian lain dan bertanggung jawab secara penuh terhadap seluruh programnya
Di Indonesia, pemahaman tentang Public Relations masih belum bergeser dari tugas-tugas teknis semata seperti protokoler, fotografi, urusan dengan wartawan, menjawab berita, mengkliping koran, dan mengelola buletin. Fungsi dan peran Public Relations di Indonesia baik di organisasi, perusahaan dan pemerintahan masih beragam dan sebagian besar belum berada pada peran setrategis. Belum banyak organisasi di Indonesia yang menempatkan Public Relations sebagai bagian dari fungsi manajemen, dan menempatkan pada posisi dominan dalam pengambilan keputusan tetapi lebih pada posisi pekerjaannya di dalam organisasi.
Di Indonesia belum banyak hasil penelitian mengenai posisi Public Relations dalam organisasi. Kurangnya kajian ilmiah mengenai peranan Public Relations sebagai fungsi manajemen, serta kurangnya informasi publik terhadap perkembangan profesi ini, merupakan salah satu faktor rendahnya apresiasi publik terhadap profesi ini. Kajian pada tahun 2001 menunjukkan bahwa posisi Public Relations dalam organisasi paling banyak berada pada posisi staff (52%), manager (39 %) dan direktur (9%), sedangkan kajian tahun 2004 terdapat peningkatan posisi Public Relations yaitu pada level Vice President (5%). (Ananto, 2004:6). Banyak penelitian di Indonesia yang menegaskan bahwa PR adalah sebagai sebuah posisi yang diduduki oleh orang bukan sebagai sub system atau unit bagian dalam sebuah organisasi. (Ananto, 2004; Rohman, 2009; Apsari & Rohman, 2012) Sehingga praktik PR yang ada di Indonesia sangat terbatas wewenangnya dalam sebuah organisasi untuk melaksanakan setiap fungsi manajemen di dalam organisasi. PR di Indonesia juga merupakan profesi yang sangat terbuka di mana seorang lulusan komunikasi atau pun di luar disiplin ilmu komunikasi dapat menjadi seorang PR. (Ngurah Putra, 2008; Wasesa & Macnamara, 2010).
Masih sedikit organisasi/ perusahaan yang menempatkan Public Relations dalam posisi yang ideal. Secara struktural, PR di Indonesia lebih banyak ditempatkan dalam posisi teknisi komunikasi. PR bahkan cenderung sebagai bawahan yang tidak berkaitan dengan komunikasi. Banyak eksekutif puncak organisasi atau koalisi dominan dalam perusahaan meletakkan bagian PR pada tingkat bawah dalam struktur organisasi perusahaan. Dalam banyak kasus, bagian PR sering ditempatkan di bawah bagian hukum, terutama di banyak instansi pemerintah atau bagian pemasaran (misalnya di beberapa hotel). Dengan posisi demikian tidaklah salah bila kemudian bagian PR tidak memiliki rencana jangka panjang dan punya anggaran yang sangat terbatas untuk program- programnya, sebab PR sangat tergantung pada departemen yang membawahi mereka.
Problem struktural merupakan salah satu penyebab belum maksimalnya PR di Indonesia dalam menjalankan peran manajerial. Problem struktural diakibatkan belum adanya konsep yang jelas mengenai peran manajerial PR, dan memerlukan kerja besar dari semua pihak mulai dari para para praktisi PR, akademisi PR, hingga pemerintah. Dibandingkan dengan topik-topik lain dalam studi komunikasi di Indonesia, seperti jurnalistik, studi media massa dan komunikasi pembangunan, topik PR kurang begitu mendapat perhatian. Jika praktek PR di Indonesia ingin lebih optimal, penelitian-penelitian tentang praktek PR di Indonesia seyogyanya sudah mulai mendapat perhatian. Dari penelitian-penelitian ini bisa diharapkan munculnya teori-teori baru PR ‘khas Indonesia.’ Inilah yang kemudian bisa dijadikan ‘body of knowledge‘ pendidikan public relations di Indonesia. Kurangnya kajian ilmiah mengenai peranan Public Relations sebagai fungsi manajemen, serta kurangnya informasi publik terhadap perkembangan profesi ini, merupakan salah satu faktor rendahnya apresiasi publik terhadap profesi Public Relations.
Penulis: Erys Al Fauzi Minhando (Mahasiswa S2 Ilmu Komunikasi UNS Surakarta)
