TANGERANG, Pelitabanten.com – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Tangerang yang bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang kegiatan dalam rangka membangun Pengusaha dengan Investasi biaya bagi perusahaan bertemakan, “Seminar Dan K3 Roundtable Forum” pada Senin ( 27 /11/2017) di Hotel Ibis Gading Serpong Kabupaten Tangerang-Banten.
Seminar yang di hadiri serta dibuka langsung oleh Bupati Tangerang A Zaki Iskandar MS.i, Kapolres Kab. Tangerang AKBP Sabilul Alif, Kepala Disnaker Kabupaten Tangerang H. Janarji.
Selain itu, hadir pula Perwakilan PT Angkasa Pura II, Achmad Rifai, Staf Khusus Gubernur Banten (Tim Percepatan Pembangunan Banten), A. Jazuli Abdillah, Direktur Pengawasan Norma K3 Kemenaker RI, Drs Herman Prakoso Hidayat MM, dibantu Moderator Brigitta Manohara dari TV One.
Dengan Seminar ini dapat memberikan cerminan para pengusaha dalam berinfestasi biaya bagi perusahaan, tentunya mewujudkan perusahaan yang sehat dalam pengelolaan secara managementnya,”ucap Bupati dalam sambutannya.
“Kamipun sangat memberikan apresiasi terhadap perusahaan yang mampu mengelola secara baik dalam management demi membangkitkan perusahaan yang kecil untuk lebih baik,” jelasnya Zaki.
Kapolresta Tangerang, AKBP H.M. Sabilul Alif, S.ik mengungkapkan,”Pihaknya bersama HIPMI mendorong perusahaan untuk menerapkan K3, sesuai UU no 1 tahun 71 tentang kewajiban bagi perusahaan untuk mengutamakan Keselamata, Kesehatan, Ketenaga Kerjaan, agar wajib menerapkan diperusahaannya,” ucapnya.
Sementara Ketua HIPMI Kabupaten Tangerang Kholid mengatakan,” Pihaknya sangat berterimakasih kepada seluruh undangan dan narasumber sekaligus sponsor yang sudah memberikan kontribusi dalam mensukseskan acara seminar ini.
Tentunya berkat kerjasama antara pengusaha lebih sinergi dalam menciptakan iklim usaha yang lebih maju dalam infestasi diperusahaan,”tandasnya.
Paparan menarik disampaikan oleh Tim Percepatan Pembangunan Provinsi Banten, Jazuli, bahwa soal pekerja jangan dilihat hanya dari sudut pandang ekonomis, tapi juga dari perspektif kemanusiaan (HAM) dan agama. “Semua agama mengajarkan keselamatan dan kesehatan, terlebih agama Islam sangat melarang sikap saling merusak, melukai, mencinderai, yang membahayakan diri dan orang lain, bahkan ada sebuah hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa barang siapa yang membahayakan diri orang lain, ia akan dibahayakan oleh Allah SWT. Dalam konteks ini relevan pada dunia industri yang melibatkan banyak manusia sebagai pekerja harus benar-benar memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungannya”. Ujar Presidium MW. KAHMI Banten ini.
“Dalam Islam, program perlindungan sosial melalui K3 juga relevan dengan salah satu tujuan Maqosidu Syari’ah yaitu Hifdzul Nafs, menjaga diri atau jiwa dan Hifdzul Maal, menjaga harta atau pendapatan.
Dalam konteks ini Gubernur Banten sekarang sangat konsen dan besar perhatiannya, kebijakan pendidikan dan kesehatan gratis sangat membantu aspek pendapatan masyarakat, terutama para pekerja di perusahaan yang tidak dicover program BPJS.
Makanya soal K3 ini juga relevan dengan misi Gubernur bidang kesehatan dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama di bidang pengawasan ketenagakerjaan yang alih wewenangnya sesuai UU 23 Tahun 2014 baru efektif 2017 ini. Bayangkan, untuk mengawasi hampir 15.000 perusahaan dengan jumlah pengawas kurang dari 80 orang”. Ujar Jazuli.
