PANDEGLANG, Pelitabanten.com– Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STISIP Banten Raya turun ke jalan dengan Aksi Jilid II sebagai protes keras terhadap tuntutan atas ketidakjelasan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sampah, khususnya penerimaan sampah dari Kabupaten Serang. Aksi Jilid II yang digelar BEM STISIP Banten Raya Pandeglang di depan kantor Sekda dan DPRD Kabupaten Pandeglang pada Senin, (17/02/2025).
Rapiudin, Wakil Presiden Mahasiswa STISIP Banten Raya mengatakan kekecewaan atas inkonsistensi kebijakan yang terjadi. Ia menganggap adanya kebohongan dari pihak terkait.
“Pada aksi jilid II ini, kami bertemu dengan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (Sekdis LH). Namun, penjelasan yang diberikan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Kami menilai, penjelasan yang diberikan tidak mencerminkan kenyataan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rapiudin menjelaskan meskipun anggota Komisi III DPRD, H. Gunawan, telah menyatakan pada 6 Februari 2025 bahwa MoU terkait penerimaan sampah sebaiknya tidak dilanjutkan, Dinas Lingkungan Hidup (LH) dan PD PBM justru mengklaim bahwa masalah ini telah selesai.
“Kami juga melakukan unjuk rasa di depan DPRD, karena pada 6 Februari 2025, kami telah difasilitasi oleh Komisi 3 DPRD, khususnya oleh Bapak H. Gunawan. Beliau menyatakan bahwa MOU terkait penerimaan sampah ini sebaiknya tidak dilanjutkan. Namun, kenyataannya, baik Dinas Lingkungan Hidup (LH) maupun PD PBM mengklaim bahwa masalah ini sudah selesai pada 29 Januari 2025. Padahal, kami masih menerima informasi dari masyarakat pada tanggal 9 Februari 2025 bahwa kebijakan tersebut masih diteruskan,” ungkapnya.
Karna adanya ketidakjelasan dalam kebijakan ini, Rapiudin berpendapat pentingnya transparansi dan konsistensi dalam kebijakan pengelolaan sampah agar tidak ada ketidakjelasan yang merugikan masyarakat.
“Kami merasa sangat penting untuk terus memperjuangkan transparansi dan konsistensi dalam kebijakan ini, agar tidak ada ketidakjelasan yang merugikan masyarakat. Kami berharap pemerintah Kabupaten Pandeglang, khususnya Sekda dan instansi terkait, dapat memberikan penjelasan yang lebih terbuka dan sesuai dengan fakta di lapangan, sehingga tidak ada kebingungankebingungan yang timbul di kalangan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai penegasan, mewakili seluruh mahasiswa STISIP pandeglang, Rapiudin menyatakan akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntutan mereka benar-benar direalisasikan. Mereka tidak akan tinggal diam melihat kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat dan lingkungan.
Hingga berita ini dilansir, pihak media belum bisa menghubungi sekda Pandeglang dan belum ada jawaban dari pihak Pemerintah Pandeglang. (MIR)
