SERANG, Pelitabanten.com – Pemerintah Provinsi Banten bersama DKI Jakarta dan Jawa Barat akan memperkuat kerja sama berbagai bidang pembangunan melalui wadah Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur).
Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan bahwa kerja sama tiga provinsi, yakni Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat melalui BKSP sebetulnya pernah terdistorsi dan mengendur karena banyak kerja sama yang sudah ditandatangani. Akan tetapi, daerah masing-masing sibuk mengurus diri sendiri. Oleh karena itu, ke depan Wahidin berharap BKSP bisa lebih serius mamanfaatkan kerja sama antardaerah tersebut.
“Banten ada potensi, Jakarta kekurangan air, nanti ada Waduk Karian, itu menghasilkan debit air luar biasa,” kata Wahidin Halim saat serah terima jabatan Kepala BKSP Jabodetabekjur dari Gubernur Banten kepada kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pendopo Gubernur Banten yang juga dihadiri perwakilan kepala daerah se-Jabodetabekjur. Senin (8/1/2018)
Wahidin Halim mengatakan bahwa Banten siap kerja sama di berbagai bidang, seperti pertanian dan perikanan, menurutnya bisa memenuhi kebutuhan warga DKI Jakarta.
“Jakarta jangan perlu lagi kerja sama Sulsel cari ikan dan udang. Ke sini ada kita. Supply dan demand bisa kita berikan dalam rangka kerja sama,” kata Wahidin.
Ia menambahkan bahwa ke depan antardaerah yang masuk BKSP Jabodetabekjur agar tidak saling mengalahkan. Daerah-daerah penyangga Ibu Kota diharapkan bisa saling bersinergi untuk pembangunan dan kesejahteraan warganya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa lewat BKSP, kerja sama antara tiga provinsi ini dapat berjalan dengan baik. Masing-masing daerah diminta agar tidak mementingkan kepentingan pembangunan daerahnya saja.
Menurut Anies, banyak yang bisa dikerjasamakan antara tiga daerah tersebut mulai dari urusan lingkungan hidup, kependudukan, perdagangan, transportasi, dan lainnya. Melalui BKSP tersebut, tema-tema yang memiliki implikasi lintas wilayah bisa dicarikan solusi dan koordinasi antarwilayah, BKSP ini juga dijadikan forum komunikasi dan “hearing” untuk mencari solusi dan penyelesaian masalah bersama antarwilayah.
“Kita harus melihat ini bukan dalam kepentigan daerah masing-masing. Seragamnya sama, kementerian pembinanya sama, negaranya sama, undang-undangnya sama. Oleh karena itu, wajib kita kerja sama dengan baik,” kata Anies Baswedan.
Sekertaris BKSP Jabodetabekjur Deden Apriandi menjelaskan bahwa forum badan kerja sama dibentuk berdasar Instruksi Presiden (Inpres) No. 13/1976 ini melibatkan pemerintah pusat dan tiga provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten) serta sembilan kabupaten/kota (Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan) guna merumuskan pengembangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah.
