Beranda News

Dorong Penggunaan Produk Dalam Negeri, Jokowi: Uang Kita Sendiri Kok Dibelikan Ke Barang Impor

Dorong Penggunaan Produk Dalam Negeri, Jokowi: Uang Kita Sendiri Kok Dibelikan Ke Barang Impor

JAKARTA, Pelitabanten.com – Presiden Joko Widodo terus mendorong ditingkatkannya penggunaan produk dalam negeri kepada seluruh struktur pemerintahan. Jokowi ingin kebiasaan membeli barang impor wajib diganti dengan membelanjakan produk-produk buatan Indonesia.

Pernyataan tegas Jokowi tersebut disampaikan di hadapan para menteri cabinet Indonesia Maju dan kepala daerah dari seluruh Indonesia pada acara “Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia” yang disiarkan langsung oleh YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi menegaskan, uang negara harus mampu menghidupkan ekonomi masyarakat dengan cara membeli produk yang diproduksi di dalam negeri.

“(APBN) Uang rakyat, uang kita sendiri kok dibelikan barang impor, kita kadang gimana sih?,” tegas Jokowi, Jumat (25/3/2022).

Jokowi mengatakan dengan dibelanjakannya anggaran untuk produk dalam negeri otomatis akan membawa kemajuan bagi para pelaku usaha lokal. Hal tersebut, lanjut Jokowi, bakal berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

“Kalau kita semangat semua seperti ini, UMKM kita tersenyum semuanya. Mereka mau tidak mau berproduksi, mereka mau tidak mau investasi mesin lagi untuk menambah kapasitas. Karena memang ordernya ada,” jelas Jokowi.

Di hadapan para menteri dan kepala daerah, Jokowi menegaskan jika instruksinya ini harus benar-benar dijalankan dengan cermat dan efektif. Presiden RI ke-7 ini bahkan mengharapkan agar setiap daerah membentuk tim khusus untuk pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri.

“Saya meminta implementasi berjalan betul-betul segera di lapangan. Setiap daerah akan bagus kalau membentuk tim penggunaan produk dalam negeri,” terang Jokowi.

Presiden Jokowi sendiri menginstruksikan bagi setiap kementerian dan kepala daerah untuk menyisihkan 40 persen anggaran guna membelanjakan produk-produk buatan dalam negeri. Langkah tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi 1,5 hingga 1,7 persen. (rls/ar)