KOTA SERANG, Pelitabanten.com – Ratusan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia Provinsi Banten menggelar aksi simpatik di KP3B dan Gedung DPRD Provinsi Banten, menuntut DPRD Banten Tolak Raperda Struktural Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) dan Mendorong Mendagri membatalkan Peraturan Gubernur tentang SOTK, Selasa, (24/1/2023).
Koordinator aksi yang juga Ketua DPW Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia Provinsi Banten, Entis Sumantri menjelaskan bahwa aksinya hari ini merupakan bentuk perlawanan atas kebijakan yang dianggap membuat gaduh masyarakat Banten dan menghambat RPJMD Provinsi Banten.
“Kita tidak ada urusan apapun terhadap politik kekuasaan, namun ketika kebijakan pemimpin sudah menghambat RPJMD Provinsi Banten, sebagai kontrol sosial kami berkewajiban menyuarakan satu kata, Lawan,” Tegas entis.
Aktivis Pandeglang yang dikenal kritis tersebut menambahkan bahwa dengan keluarnya Pergub yang diduga Ilegal dan melebihi kewenangan seorang penjabat Gubernur.
“Pergub SOTK jelas-jelas mengganggu roda pemerintahan dan melanggar Undang-undang, bila hari ini Pj.Sekda membuat pembenaran, kami tegaskan untuk lebih banyak referensi lagi, bahwa Diskresi Pergub itu dapat dilakukan bila terkait Urusan Wajib, dan dilakukan oleh seorang Gubernur definitif bukan oleh Penjabat,” tambahnya.
Aksi yang berlangsung lebih kurang 3 Jam tersebut, terus meneriakkan ‘batalkan Pergub Banten’, ‘Tolak Raperda SOTK ‘ dan Minta Kemendagri ganti Pj.Gubernur Banten.
“Ini bukan aksi kami yang pertama, kami akan lakukan berjilid – jilid bahkan hingga ke kantor Kemendagri dan Istana, mengawal kebijakan Ugal-ugalan oleh Seorang ASN yang diberi gelar Penjabat, ” Pungkas pria yang biasa disapa tayo tersebut.
Pantauan di lapangan sejumlah aktivis mahasiswa mengenakan kaos putih bertuliskan sejumlah kata, diantaranya adalah, Tolak Kebijakan Ugal-ugalan, Gagal Memimpin Banten, Pergub Ilegal, dan Jangan Mau Jadi Tumbal siAl.
