LEBAK, Pelitabanten.com – Komando Daerah Militer III/Siliwangi langsung mencopot Komandan Kodim 0603 Lebak Banten, Letkol (Czi) Ubaidillah dari jabatannya, setelah menggelar latihan bela negara bersama organisasi kemasyarakatan (Ormas) Front Pembela Islam (FPI) di Kabupaten Lebak Banten.
Kepala Penerangan Kodam Siliwangi Letkol Arah M. Desi Arianto mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Dandim Lebak Letkol (Czi) Ubaidillah, ada kesalahan prosedur karena tidak melaporkan rencana latihan bela negara tersebt.
“Yaitu Dandim tidak berlapor terlebih dahulu baik kepada Danrem maupun Pangdam III/Siliwangi sebelum menyelenggarakan kegiatan bela negara. Oleh karena itu Pangdam III Siliwangi memutuskan untuk memberikan sanksi kepada Dandim Lebak yaitu dicopot dari jabatannya dan segera digantikan oleh pejabat yang baru,” kata Letkol Desi lewat pesan singkat, Minggu (8/1/2017).
Informasi mengenai FPI mengikuti pelatihan bela negara ini menjadi viral setelah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FPI mengunggah foto latihan bersama di akun instagram miliknya. Dalam keterangan foto tersebut disebutkan latihan tersebut adalah Pelatihan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) dan melibatkan DPD FPI Banten.
“TNI dan FPI menggelar PPBN serta tanam 10.000 pohon di Kabupaten Lebak Banten,” tulis akun DPP FPI dalam foto yang diunggah pada hari Sabut 7 Januari 2017.
Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi pelita banten, kegiatan bela negara tersebut berlangsung tanggal 5 – 6 Januari 2017.
Selanjutnya atas kegiatan bela negara yang melibatkan FPI tersebut mendapatkan kritikan pedas dari Setara Institute, organisasi nirlaba pro demokrasi, hak asasi manusia dan plurarisme.
“Bagaimana mungkin organisasi semacam FPI, yang anti kemajemukan dan memiliki daya rusak serius menjadi partner kerja TNI dalam membela negara?” papar Ketua Setara Institute, Hendardi, dalam siaran persnya, Minggu (8/1/2017).
Hendardi menyatakan, langkah TNI melatih sejumlah anggota FPI mempertegas dugaan adanya hubungan kedekatan TNI dengan kelompok Islam radikal semacam FPI. Padahal, kondisi tersebut hanya akan mempersulit penegakan hukum atas aksi-aksi intoleransi yang dilakukan kelompok terkait.
“TNI mengalami disorientasi serius dalam menjalankan perannya sebagai aparat pertahanan negara dan elemen yang juga dituntut berkontribusi menjaga kebhinekaan. Sekalipun secara legal tindakan TNI melatih FPI bukanlah pelanggaran, tetapi secara politik dan etis, tindakan itu dapat memunculkan ketegangan dan kontroversi baru,” kata Hendardi.
