JAKARTA.Pelitabanten.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar meningkatkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022. Hingga menjelang akhir Juni, tercatat capaian realisasi APBD masih rendah.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro menegaskan, realisasi belanja tersebut penting untuk menumbuhkan perekonomian dalam negeri. Presiden, kata Suhajar, selalu mengingatkan bahwa anggaran yang dimiliki pemerintah merupakan tulang punggung yang dapat menggerakkan perekonomian.
Suhajar menyebutkan sejumlah nominal alokasi belanja pemerintah, baik dari APBD maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan memacu pertumbuhan ekonomi. Selain belanja pemerintah, pemacu lainnya yakni adanya investasi baru dan berbagai kegiatan ekonomi yang terus bergerak.
“Kalau semua ini tidak kita gerakan secara simultan, maka target-target pembangunan tidak akan tercapai dengan baik,” kata Suhajar saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Realisasi APBD Tahun 2022 secara virtual bersama Pemda, Senin (20/6/2022).
Dalam kesempatan itu, Suhajar menampilkan capaian realisasi APBD di sejumlah daerah dari yang tertinggi hingga terendah. Dia menunjukkan, adanya daerah yang berhasil mencapai realisasi tinggi, meski berada di wilayah dengan akses yang tidak mudah dan fasilitas perbankannya tak banyak. Karena itu, lanjut Suhajar, tidak ada alasan bagi daerah masih memiliki capaian realisasi yang rendah, apalagi bagi daerah dengan akses dan fasilitas perbankan yang memadai.
“Apabila tahun anggaran itu dibagi 12, berarti sebulan itu harus 8 persen paling kurang, berarti kalau udah 5 bulan ya 40 persen (realisasi APBD-nya),” terangnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni menjelaskan berbagai faktor penyebab rendahnya realisasi belanja. Faktor tersebut seperti adanya keraguan perangkat daerah dalam memulai kegiatan akibat perencanaan tidak matang. Faktor lainnya, yakni tingkat pemahaman perangkat daerah dalam penerapan regulasi di bidang pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Tak hanya itu, pengadaan konstruksi yang cenderung lambat dan adanya beberapa jenis belanja yang belum teracatat pada jurnal belanja turut menjadi penyebab rendahnya realisasi APBD. Kemudian, rendahnya realisasi tersebut juga diakibatkan oleh sejumlah faktor lainnya.
Fatoni menuturkan, Kemendagri bersama kementerian/lembaga terkait sepakat akan mendatangi daerah yang realisasi APBD-nya masih rendah. Ini dilakukan untuk mengetahui persoalan di lapangan sekaligus menemukan solusi penanganannya. Adapun pihak yang turut terlibat tersebut di antaranya Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami rapat dan sudah sepakat bahwa kita sama-sama akan turun ke lapangan mendatangi daerah-daerah yang rendah realisasinya,” tandasnya.
Source: Puspen Kemendagri
