LEBAK, Pelitabanten.com – Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin mengunjungi korban banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Dalam kunjungannya, Wapres bertemu dengan para pengungsi di Aula Jenderal Sudirman Dodiklatpur, Rindam III Siliwangi, Lebak. Kamis (30/1/2020).
Dalam kunjungannya Wapres didampingi Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy, Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya serta sejumlah Menteri turut mendampingi. Di antaranya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, serta Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo.
Kepada pengungsi, Wapres mengatakan, pemerintah akan terus membantu para korban dengan menyalurkan bantuan dan santunan pascabanjir bandang dan tanah longsor menerjang enam Kecamatan di Lebak. Dalam kesempatan itu, Wapres juga menyerahkan bantuan berupa makanan anak, mie instan, paket lauk pauk, selimut, kasur, tenda, kebutuhan logistik, kebutuhan anak, peralatan dapur untuk para korban.
”Berkunjung ke Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, khususnya wilayah Banten, untuk melihat pertama paska bencana, yang menimpa Kabupaten Lebak, meninjau penampungan, kemudian menerima laporan tentang penanganan paska bencana,” kata Wapres Ma’ruf Amin di Pendopo Bupati Lebak.
Dikatakan Wapres, pembangunan infrastruktur yang rusak akibat bencana yang terjadi awal Januari itu sudah dimulai seperti jembatan, gedung-gedung sekolah dan juga sudah menyiapkan lokasi relokasi rumah warga. “Penanganan jembatan (rusak) yang direncanakan tiga bulan selesai dan sudah mulai juga gedung sekolah (rusak) dimulai. Persiapan relokasi bagi mereka yang sudah tidak bisa lagi menempati tempatnya yang lama, juga sedang dipersiapkan,” ujarnya.
Wapres menambahkan, pemerintah juga akan memberikan bantuan kompensasi bagi korban banjir bandang dan longsor di daerah tersebut. “Diberikan bantuan sebesar Rp50 juta yang berat, yang sedang Rp25 juta, ringan Rp10 juta. Dan Rp500.000 adalah uang tunggu perbulan. Ternyata semua (penanganan) sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana.” (Adityawarman)
