KOTA TANGERANG, Pelitabanten.com — Oknum koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) diduga memakan habis dana bantuan sosial (bansos) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sejak 2016 Hingga 2020.
Penyelewengan dana bantuan sosial tersebut dialami KPM berinisial LLS, warga RT 1/3 Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang.
Passlnya, menurut Ketua RT 1/3 Kelurahan Poris Plawad Indah, Asiah, dana bansos senilai Rp600 ribu setiap bulan yang menjadi hak penerima program Kementerian Sosial tersebut tak pernah diterima LLS sejak 2016.
“Ya, benar,” ujarnya membenarkan saat dikonfirmasi Wartawan, Senin (29/6/2020) Melalui selularnya.
Terungkapnya penyelewengan dana bansos yang diduga dilakukan oknum koordinator PKH ini setelah pihak LLS mencetak salinan rekening bank Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pada bulan Juni 2020.
“Jadi, dia tidak menerima uang bansos dari tahun 2016,” kata Asiah yang juga keponakan LLS ini.
Ternyata, LLS selama ini hanya menerima bansos berupa sembako. Sedangkan dana langsung tunainya melalui rekening (ATM) KKS yang dipegang koordinator PKH tidak dia terima.
“Oknumnya itu tidak pernah melaporkan ke LLS. Oknum itu hanya bilang ke LLS kalau setiap bulan tidak pernah ada saldo,” ujarnya.
LLS pun geram. Dia curiga dengan oknum koordinator PKH. guna membuktikan kebenaran tersebut keluarga kemudian mencetak salinan transaksi rekeningnya. Hingga akhirnya terungkap dalam saldo rekening tersebut setiap bulannya terdapat saldo Rp600 ribu.
Bahkan, Asiah menduga masih ada sejumlah warganya yang juga KPM mengalami hal serupa ini. “Kalau LLS perkembangannya sudah damai musyawarah. Jadi, oknumnya akan ganti dan sudah kasih panjer Rp1 juta kepada LLS,” tuturnya.
Sementara itu, Lurah Poris Plawad Indah Kundarto saat ditemui Pelitabanten.com dikantornya membenarkan jika dana bansos LLS selewengkan oknum koordinator PKH di wilayahnya.
“Ya, Benar, namun kami sudah memfasilitasi persoalan ini,” kata Dia.
Kundarto juga mengatakan bahwa pihak kelurahan sedang membentuk tim untuk menelusuri apakah ada atau tidaknya KPM lainnya yang mengalami nasib serupa yang dialami KPM berinisal LLS tersebut.
