TANGERANG, Pelitabanten.com – Dalam rangka pengawasan partisipatif masyarakat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Tangerang, melaksanakan Rapat Koordinasi (rakor) stakeholder yang melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), partai politik peserta pemilu, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, dan Kesbangpol. Rakor dilaksanakan di Ruang Serbaguna Gedung Days Hotel, Jumat (22/12/2017).
Kesbangpol Temy Mulyadi sangat mengapresiasi Panwaslu atas terselenggaranya kegiatan ini untuk menyatukan persepsi serta meningkatkan sinergitas untuk mengawal pemilihan kepala daerah serentak yang bersih, berintegritas dan damai di Kota Tangerang.
Mengingat Pemilukada yang akan dilaksanakan pada 27 juni 2018 mendatang, waktu efektif yang tersisa sangat pendek, kiranya benar – benar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien khususnya bagi pihak pelaksana.
Kesalahan atau kekeliruan dalam persiapan maupun pelaksanaan pemilukada akan memberi dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat maupun daerah. “Oleh karena itu kepada seluruh masyarakat kota tangerang untuk bersama–sama mensukseskan Pemilukada 27 juni nanti. Suksesnya Pemilukada di. Kota tangerang akan menjadi barometer bagi sistem demokrasi di Indonesia,” Ujar temi mulyadi kepadapelitabanten.com.
Melalui rakor ini, Temy berharap kerja sama antar segenap stakeholder sangat diperlukan guna mengawasi penyelenggaraan pemilukada serentak, agar berjalan damai, langsung, umum, bebas, jujur dan adil dengan menjunjung tinggi nilai–nilai demokrasi.
Sementara itu, Ketua Panitia Pengawas Pemilu Agus Muslim, menyampaikan maksud kegiatan ini adalah untuk membangun dan menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat tentang kepemiluan dan meningkatkan partisipasi politik 13 kecamatan dan 104 kelurahan se–kota tangerang.
“Mari bersama kita sukseskan pilkada kota tangerang, jadikan pilkada menjadi ajang berdomokrasi,” tegasnya.
Selain itu, agar mendapat dukungan dari segala pihak stakeholder, dimana tujuannya untuk mendorong kesadaran pemilih khususnya masyarakat akan pentingnya pengawasan partisipatif, mendorong pemangku kepentingan untuk berperan serta dalam pengawasan pada pemilihan walikota dan wakil walikota.
” Dengan Rakor ini, mencegah terjadinya politik pragmatis transaksional dalam mewujudkan suasana yang kondusif,” Tegasnya. (Ilham)
