SERANG, Pelitabanten.com – Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Sosial menyiapkan kartu multiguna bagi sekitar 52 ribu rumah tangga sasaran (RTS) penerima manfaat bantuan sosial. Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Nurhana mengatakan, pihaknya sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan Bank Indonesia (BI) Banten untuk penyaluran bantuan melalui kartu multiguna yang akan dilaksanakan oleh tiga bank pemerintah. Tiga bank yang akan menyalurkan bantuan non tunai tersebut yakni Bank Banten (BB) bank BJB dan BNI.
“Jumlah bantuan sosial tersebut totalnya sekitar Rp128 miliar pada tahun ini yang akan disalurkan pada Oktober,” kata Nurhana usai melakukan penandatangan kerjasama dengan BI di Serang. Rabu (20/9/2017).
Menurutnya, bantuan sosial non tunai yang menggunakan kartu multiguna tersebut terdiri dari jaminan sosial rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) untuk 48.150 RTS, masing-masing menerima Rp 2,250 ribu per RTS. Totalnya untuk jamsosratu sekitar Rp108 miliar.
Kemudian, lanjut Nurhana, bansos untuk lanjut usia (lansia) sebanyak 2500 lansia masing-masing Rp1.500.000 dan anak terlantar di dalam dan luar panti sebanyak 1000 anak masing-masing Rp 1 juta. “Ada juga bantuan untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) jumlahnya 850 RTS masing-masing Rp20 juta,” kata Nurhana.
Selanjut untuk Kelompok Usaha Bersama (Kube) dengan jumlah 84 kelompok usaha masing-masing menerima Rp 20 juta. “Penerima bantuan itu kurang lebih 52 ribu penerima manfaat. Semuanya akan mencairkan bantuan itu melalui kartu debit atau ATM namanya kartu multiguna,” kata Nurhana.
Pencairan bantuan tersebut paling lambat pada Oktober, peluncurannya bersamaan dengan HUT Banten ke-17. “Tahun 2018 bantuan ini berlanjut, ini merupakan komitmen gubernur dalam rangka transparansi akuntabilitas penyelenggara negara,” katanya.
Selain itu, penggunaan kartu multiguna juga untuk mengurangi pemotongan, dan mengantisipasi pungutan liar (pungli), karena penerima manfaat akan mengambil langsung bantuan tersebut melalui kartu mulitiguna. “Bagi masyaratak yang tidak terjangkau layanan perbankkan, nanti ada atm mobile ke daerah-daerah,” katanya.
Melalui kartu multiguna itu juga untuk efesiensi anggaran, mengingat sebelumnya Pemprov Banten harus mengeluarkan anggaran sekitar Rp 2,7 miliar untuk penyaluran bantuan melalui pos. “Nanti kami tetap akan mengawasi penyalurannya di lapangan melalui para pendamping,” kata Nurhana.
