SERANG,Pelitabanten.com,– Meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganggap honorer non kategori membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku tetap akan memperjuangkan honorer atau Tenaga Kerja Sementara (TKS-Red) non kategori di lingkungan Pemprov Banten. Hal tersebut dikatakan Gubernur mengingat peran TKS dianggap berperan dalam membantu ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Pemprov Banten.
“KPK memang melarang TKS, suruh bubarin, Tapi saya nggak tega bubarinnya. Saya juga tau TKS ada yang nggak kerja, ada yang nongkrong aja. Ada juga yang berperan, yang serius kerja,” ujar Gubernur dalam sambutannya, saat memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lapangan Setda Pemprov Banten, KP3B, Senin (1/10/2018).
Diantara langkah kongkrit yang akan dilakukan Gubernur yaitu meminta izin kepada KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BKP), untuk tetap mengakomodir TKS non kategori di lingkungan Pemprov Banten dengan tetap melakukan seleksi internal.
“ Tahun ini mau saya naikin, minta izin dulu ke KPK, ke BPK. Saya akan pertahan kan 6000 orang itu sambil saya seleksi pelan pelan,” Ungkapnya.
” Kalau setelah verifikasi 6000 orang itu tidak bisa dipertahankan, ya yang 4300 kita pertahankan,” tambahnya.
Untuk itu dirinya menghimbau kepada seluruh TKS baik yang sudah masuk kategori maupun non kategori untuk tetap semangat bekerja, tetap ikhlas membantu pembangunan provinsi Banten, karena dengan melihat semangat itulah yang menjadi alasan dirinya dan wakilnya, Andika, untuk mempertahankan.
” Karena ternyata kalian TKS itu punya jasa terhadap provinsi ini. Bekerja saya tau bekerja, dan saya hargai itu,” Pungkasnya.
