SERANG, Pelitabanten.com – Sejak berpisah dengan propinsi Jawa Barat 18 tahun lalu pada tahun 2000, Provinsi Banten terus merangkak menuju kemajuan, itu dibuktikan dengan banyaknya pembangunan seperti Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, pembangunan Jalan Tol Serang Panimbang serta penataan Serang sebagai etalase ibu kota Propinsi.
Namun terlepas dari semua itu tak lupa bahwa masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang belum terselesaikan seperti masih banyaknya pengangguran serta kemiskinan terutama di daerah pedalaman.
Menyikapi hal tersebut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohammad Fikri menyebutkan hal itu menjadi PR bagi semua elemen yang terkait didalamnya untuk segera mencari solusi terbaik.
“Hari ini kita bukan hanya merumuskan gagasan besar berikut wacana dan rencananya, tapi juga harus mengaktualisasi solusi-solusi cerdas untuk keluar dari problematika tersebut,” katanya Kamis (4/10/2018).
Terlebih yang paling krusial, dikatakan Fikri, hari ini masyarakat sedang menikmati bonus demografi yang luar biasa. Hal itu lanjut dia bukan persoalan biasa melainkan secara matang bonus demografi akan bermetamorfosa menjadi persoalan maha dasyat bagi kaum milenial indonesia khususnya di Banten.
“Hari ini kita bisa melihat secara mata telanjang Banten menduduki peringkat ke 2 pengangguran terbesar se- Indonesia, apa lagi ditambah dengan bonus demografi. Ini menjadi misteri bagi pemerintah Banten untuk menyelesaikan hal tersebut,” ujarnya.
Dituturkan nya juga bahwa untuk keluar dari jeratan permasalahan tersebut pemerintah harus bisa menyediakan dan memberdayakan putra daerah untuk bekerja di industri atau instansi yang ada di Banten dengan cara menekan investor untuk menyediakan slot bagi putra daerah.
“Jangn kemudian selalu diisi oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) tanpa sedikitpun memperhatikan putra asli daerahnya merintih hidup tanpa kepastian dan jaminan,” katanya.
Jika hal ini dibiarkan sampai berlarut-larut tanpa ada kepastian regulasi dan kebijakan dikatakan politisi itu, niscaya ini tak akan merubah kedaan tenaga kerja putra daerah di fase bonus demografi dan hanya akan memperburuk keadaan.
” Disini singkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dipertanyakan, apakah kemudian mereka diam meliahat keadaan faktual dan realitas yang ada?,” Tanyanya.
