SERANG, Pelitabanten.Com – Ketua DPC Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kota Serang Cecep Sutardi, mendesak kepada instansi penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan mark up anggaran bantuan sosial (bansos) di Kota Serang. “Kasus ini wajib diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Siapapun yang terlibat, wajib dihukum berat,” ujar Cecep melalui rilis yang disebarkannya, kemarin (14/05).
Cecep mengaku perihatin, di tengah masyarakat dilanda wabah virus corona, pejabat di Kota Serang malah melakukan tindakan yang diduga mengeruk keuntungan pribadi. “Ini sudah sangat kelewatan, dan tidak bisa ditolerir. Bukannya meringankan beban penderitaan rakyatnya tapi memanfaatkan penderitaan rakyat buat kekayaan pribadi,” kata Cecep.
Sebelumnya, lanjut Cecep, di Kota Serang pernah ada kabar warga yang kelaparan karena tidak bisa makan. “Baru juga kemarin ada kasus warga yang kelaparan, ini malah ditambah ada dugaan mark up bansos. Jadi memang sudah wajib diusut tuntas kasus ini. Saya juga menghimbau kepada seluruh elemen pergerakan untuk mengawal kasus ini sampau tuntas,” tutur Cecep.
Kasus bantuan jaring pengaman sosial (JPS) Kota Serang dalam bentuk beras, mi, dan sarden diduga digelembungkan anggarannya hingga Rp 1,9 miliar. “Dugaan markup ini bermula dari unggahan penerima di medsos. Bantuan senilai Rp 200 ribu hanya berisi beras 10 kg, 14 mi instan merek Top Ramen, dan 2 kaleng kecil sarden merek Sampit. Paket anggaran 200 rebu, tidak sebanding dengan barang yang diberikan dalam bansos tersebut” tukasnya.
