KOTA TANGERANG, Pelitabanten.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia (RI) Sofyan Djalil, menggelar Rapat Koordinasi Jabodetabek-Punjur guna mensingkronkan seluruh rencana dan kebijakan untuk mencapai sasaran.
Rakor ini merupakan upaya mendukung implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) melalui pembangunan sistem jaringan prasarana.
Rapat itu dihadiri oleh Gubernur Banten Wahidin Halim, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah, Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, dan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, dan sejumlah pejabat kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI berlangsung di Ruang Akhlakul Karimah, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Kamis (16/7/2020).
Gubernur Banten, Wahidin Halim mengaku menyambut baik upaya konsolidasi dan koordinasi yang dilakukan kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN RI.
“Isu-isu yang selama ini berkembang dapat diselesaikan secara bersama-sama dan akan memberikan manfaat bagi masyarakat Banten dan Jawa Barat,”ungkapnya.
Sementara, Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah, dalam pemaparannya sangat mendukung Perpres terkait Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur melalui pembangunan sistem jaringan prasarana tersebut.
“Kami menyambut baik rencana pelaksanaan tata ruang berkaitan dengan Project Management Office (PMO) yang ada di wilayah Jabodetabek-Punjur,” ucap Walikota.
“Mudah-mudahan ini lebih efektif sehingga penataan wilayah di Jabodetabek-Punjur lebih tersinkronisasi untuk pelayanan masyarakat yang lebih baik,” tambahnya.
Arief mengatakan dengan adanya Perpres tersebut, diharapkan implementasi rencana tata ruang dapat lebih termonitor. Selain itu diharapkan tercipta sinergi yang lebih baik antara Pemerintah Pusat, Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di kawasan itu.
“Bukan hanya sinkronisasi program tapi bagaimana implementasinya secara simultan bisa konkret dilaksanakan karena Kota Tangerang sekarang terkendala pelaksanaan program,”paparnya.
Sebagai contoh, normalisasi Sungai Cisadane misalnya, karena terkendala anggaran Pemkot berencana bekerjasama dengan perusahaan swasta yang mampu membantu terkait anggaran.
“Tapi ternyata terbentur undang-undang diatasnya yang melarang dilakukannya normalisais oleh pihak swasta, oleh karenanya dengan Perpres ini diharapkan bisa menjembatani,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Sofyan Djalil mengatakan, dengan Perpres Nomor 60 Tahun 2020 diharapkan sinergi program dapat lebih efisien dan mencapai sasaran.
“Contoh penanganan banjir. Tata ruang dari hulu, tengah dan hilir. Nanti kita kembangkan insentif dan disinsentif supaya hulu ikut meminimalisir banjir,” jelasnya.
“Kemudian di hilir yaitu Puncak-Bogor, air ditangkap dengan tanaman-tanaman. Lalu di tengah aitu-situ akan kita bereskan dengan mengembalikan kepada fungsinya, pertama kita akan terapkan dulu di Situ Rompong yang ada di Tangsel,” Papar Menteri Sofyan.
Kepada awak media, Sofyan juga mengaku rapat kali ini merupakan Road Show kementerian yang dipimpinnya untuk menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi secara lebih baik.
