TANGEL, PelitaBanten.com – Praktik money politic atau politik uang masih kerap menjadi persoalan klasik pada setiap hajat Pilkada atau Pemilu. Padahal praktik tersebut masuk pelanggaran berat yang dapat berujung penjara.
Memasuki tahapan Pilkada serantak pada empat daerah di Banten, DPD KNPI Provinsi Banten menyerukan kepada anggotanya ikut melakukan pengawasan. “Politik uang bukan rahasia umum, KNPI sebagai organisasi pemuda harus ikut memastiskan praktik itu tidak ada,” kata Ketua KNPI Provinsi Banten Rano Alfath usai melakukan roadshow ke DPC KNPI Tangerang Selatan, kemarin.
Seperti diketahui, Tangsel menjadi salah satu daerah yang akan melaksanakan Pilkada tahun ini. Tiga daerah lainnya, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon. Menurut Rano, sistem penyelenggaran Pilkada langsung sudah sangat bagus. Kendati demikian, jika mental dan integritas Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara kurang baik, maka akan banyak kekurangan.
Anggota Komisi III ini pun mewanti-wanti proses pengawasan money politic hingga konflik berdasarkan suku agama dan ras (SARA) yang masih kerap terjadi. “Aturan yang baik harus ditunjang SDM yang bagus juga. Jika tidak, maka itulah yang bakal merusak sistem demokrasi kita,” ujar Rano.
Bendara Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama ini menilai, praktik politik uang kerap terjadi pada tahapan awal penentuan bakal calon dan H-1 pencoblosan. “Di situlah Bawaslu perlu melakukan pengawasan lebih ketat. Dan, elemen organisasi masyarakat perlu ikut secara aktif melakukan pengawasan dan segera melaporkan ke pihak terkait jika ada indikasi kecurangan,” cetusnya.
Rano berpesan, pengurus KNPI, khususnya yang wilayahnya melaksanakan Pilkada tidak berdiam diri. Mereka harus membagun sinergi dengan penyelenggara untuk memastikan Pilkada berintegritas dan menghasilkan pemimpin yang dicita-citakan masyarakat.
Pengurus dan anggota KNPI dari tingkat seluruh tingkatan juga diminta aktif memberikan pendidikan politik. “Kita harus memastikan Pilkada di empat daerah Banten menjadi arena adu gagasan kandidat dan masyarakat menentukan pilihannya secara rasional,” ucap Rano.
Selain itu, Rano menepis bahwa KNPI yang dipimpinnya telah dibekukan. “Selain menyoroti isu di masyarakat, kita juga terus melakukan konsolidasi penguatan secara internal. Termasuk agar pengurus yang SK (Surat Keputusan)-nya telah berakhir segera menggelar Musda,” ucapnya.
Bendara KNPI Provinsi Banten Achmad Baiquni menambahkan, roadshow di Tangerang Selatan bagian dari proses konsolidasi kepengurusan. “Kita silaturahim dengan DPD Kabupatan/Kota yang SK-nya sudah habis supaya segera adakan musda seperti DPD Tangsel yang sudah melaksanakan rapimda menuju musda, juga menjawab isu-isu yang beredar di Banten tentang KNPI Rano dibekukan itu tidak benar. Kita masih ada dan tetap jalan,” ujarnya.
Roadshow akan terus dilakukan ke beberap daerah lainnya. “Minggu depan kita agendakan di Serang. Lalu berlanjut ke daerah lainnya,” ucap pria yang akrab disapa Eki ini. (Irpus)
