SERANG, Pelitabanten.com – Akademisi Universitas Mathla’ul Anwar (UNMA) Pandeglang, Banten Eko Suprianto prihatin dan mengutuk tindakan anarkis kepolisian terhadap Faqih Helmi saat melakukan aksi unjuk rasa mengkritisi 11 bulan kepemimpinan Wahidin Halim-Andika Hazrumy, yang digelar Kamis, 12/04/2018 lalu.
“Saya kira tidak sepantasnya aparat kepolisian bersikap seperti itu, itu adalah sesuatu yang kasar dan tidak bermoral. Apalagi yang dilakukan mahasiswa hanya untuk menyampaikan aspirasi,” ujarnya melalui pesan WhatsApp messenger, Minggu 15/04/2018.
Dirinya juga meyakini dan selalu percaya bahwa para demonstran tidak akan melakukan tindakan anarkis, karena tujuan mereka hanya untuk menyampaikan aspirasi. “Itukan sesuatu yang wajar, proporsional dan bukan tindakan anarkisme. Justru sikap aparat keamanan yang sangat berlebihan dalam mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa,” ucapnya.
Alhasil, aksi demonstrasi mahasiswa yang harusnya tidak anarkis menjadi anarkis dan pecah menjadi bentrokan antara polisi dengan mahasiswa.
“Saya kira, baru kali ini dalam sejarah Banten, pendemo di setrum. Bagi saya ini sesuatu sadis dan brutal. Sungguh sebuah ironi, ketika aparat yang seharusnya mengayomi dan memberi perlindungan kepada masyarakat, justru menindas masyarakat dengan cara-cara yang brutal,” katanya.
Kejadian ini, menurut Eko, merupakan upaya mengekang kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh undang-undang. Demonstrasi yang dilakukan mahasiswa merupakan tanggung jawab moral sebagai agent of social control dalam kehidupan bernegara.
“Kita tentu sangat berbahagia karena mahasiswa masih memiliki kepedulian yang besar terhadap nasib daerahnya. Demonstrasi merupakan salah satu bentuk refleksi dari sistem demokrasi. Karena itu, sebagai warga negara, kita harus berani menyampaikan pendapat yang benar dan tidak takut mengkritik kebijakan pemerintah,” jelasnya.
Eko meminta untuk kedepannya, aparat kepolisian seharusnya lebih bersikap preventif dan elegan dalam menghadapi aksi demo mahasiswa, bukan dengan tindakan represif dan anarkis. Karena perilaku demikian tidak hanya akan memicu konflik dengan masyarakat, tapi juga merusak citra aparatur negara sendiri.
“Kita harus mendesak Polda, Propam untuk transparan dalam hal mengusut tuntas kasus penyetruman tersebut. Bila perlu “copot” Kapolres Serang Kota dengan kapasitasnya sebagai penanggung jawab di lapangan. Kapolres ini terkesan tidak paham sosiokultur dalam menghadapi masyarakat setempat, bertolak belakang dengan kebijakan Polda Banten yang mengedepankan pendekatan humanis,” tukasnya. (Rizki)
