KOTA TANGERANG, Pelitabanten.com –Tak ingin salah sasaran, Dinas Sosial lakukan Diskusi Publik mengenai “STICKERISASI” penerima manfaat Bantuan Sosial (Bansos) bagi masyarakat kurang mampu di Kota Tangerang, pada Selasa (6/8/2019) di Aula Dinas Sosial Kota Tangerang.
Menghadir 2 (dua) narasumber, Ferdinandus Sentosa Nggao, selaku Kepala Kajian Kebijakan Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, didampingi Ketua STISIP YUPPENTEK Bambang Kurniawan. Tokoh Masyarakat dan para pekerja sosial dari TKSK, PKH, dan PSM dari 13 kecamatan yang ada di Kota Tangerang.
Menurut PLT. Kepala dinas sosial Kota Tangerang, Suli Rosadi, dugaan banyaknya Masyarakat mampu yang menerima Bansos menjadi pemicu pelaksanaan Stickerisasi harus dilakukan, namun sebelum pelaksanaan, dirinya ingin tahu audiensi masyarakat dengan hal tersebut.
“Berdasarkan laporan, melihat adanya sesuatu yang ganjil terhadap yang terjadi di lapangan, penerima bantuan pemerintah ini diduga ada beberapa yang sebetulnya tidak layak menerima bantuan, di beberapa daerah sudah melakukan Stickerisasi,” jelasnya saat ditemui Pelitabanten.com.
Kata Dia, Dengan melihat dari daerah lain yang sudah melakukan Stickerisasi, sangat efektif mengurangi penerima manfaat bansos yang salah sasaran. Namun Suli Rosadi mengungkapkan, hambatan program stickerisasi yang nantinya akan dilaksanakan adalah warga yang memang kurang mampu nanti bila dilabel/distikerisasi Tidak Mampu malah menjadi malu dan tidak ingin menerima Bansos.
“Secara moril dia akan merasa malu, setelah distikerisasi dia akan mundur, kan tidak ada orang miskin mau disebut miskin, mereka juga ingin disebut layak, oleh karena itu kita harus hati-hati, bila nanti malahan yang seharusnya warga yang layak menerima bantuan malah mundur karena malu disebut miskin,” ungkap Suli.
Suli menambahkan, sekitar kurang lebih 49.000 kepala keluarga (KK) penerima manfaat bansos yang terdata saat ini oleh Dinsos Kota Tangerang, sedangkan yang sudah terdata sebagai masyarakat tidak mampu 70.737 KK. Dirinya akan mengevaluasi kembali data yang ada di lapangan. Karena masih ada 8000 KK yang belum tergali, dan siapa seharusnya yang layak menerima manfaat bansos tersebut.
