
LEBAK, Pelitabanten.com– Anggota DPRD Kabupaten Lebak Faksi PDI Perjuangan, Tika Kartika Sari, meminta seluruh kepala desa untuk menggunakan Dana Desa/Anggaran Dana Desa (DD/ADD) dengan efektif dan transparan sehingga berdampak pada peningkatan kehidupan masyarakat.
Sebagai informasi, untuk tahun 2025, Kabupaten Lebak mendapat kucuran Dana Desa sebesar Rp. 354.287.813.000 dan Anggaran Dana Desa sebesar Rp. 126.861.830.100.
“DD/ADD harus dikelola dengan baik dan transparan. Itu bukan uang kepala desa tapi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Neng Tika, sapaan akrabnya, pada Senin (24/2/2024).
Anggota DPRD yang bertugas di Komisi 3 itu meyakini dengan DD/ADD maka pembangunan Indonesia yang dimulai dari desa akan merata dan berkeadilan.
“Disparitas pembangunan yang menjadi persoalan selama ini bisa diatasi dengan DD/ADD, ini bentuk pembangunan yang berkeadilan dari tingkat desa,” ungkapnya.
Namun, kata Neng Tika, DD/ADD sangat rawan disalahgunakan apabila tidak ada pengawasan dari masyarakat. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk mengawal alokasi DD/ADD di masing-masing desa.
Neng Tika memastikan akan ikut mengawasi penggunaan DD/ADD di setiap desa yang masuk ke dapilnya.
“Dengan banyaknya kasus penyelewengan DD/ADD yang terjadi selama ini, jadi masyarakat harus ikut mengawasi dan melaporkan ke APH bila ditemukan kejanggalan, misalkan selama setahun tidak ada pembangunan sama sekali maka itu patut dipertanyakan DD/ADD nya digunakan untuk apa?, bisa saja untuk proyek fiktif dan semacamnya,” tuturnya.
“Saya juga siap bekerja maksimal dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPRD dalam pengawasan penggunaaan DD/ADD di masing-masing desa di dapil,” tandasnya. (MIR)