KOTA TANGERANG, Pelitabanten.com — Seruan gerakan people power yang dihembuskan sejumlah elit politik, mendapat berbagai tanggapan dari para Ulama dan tokoh agama. Seperti Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang, KH Edi Juanedi, yang berpandangan bahwa masyarakat diseluruh Indonesia tidak perlu terpancing maupun terprovokasi ajakan siapapun untuk melakukan aksi turun ke jalan.
“Kami sangat menentang apa itu yang disebut people power dan menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak terprovokasi dan menolak ajakan turun ke jalan,” tegas KH. Edi Juanedi melalui telepon selularnya, kemarin, (13/05/2019).
Menurutnya seluruh elemen bangsa harusnya menghormati hasil pemilu ini. Dengan tidak serta merta melakukan seruan pada masyarakat yang justru, mengancam persatuan dan kesatuan bangsa melalui gerakan people power.
“Mari kita menghormati dan menghargai pemilu yang sudah berjalan, hasilnya tunggu lembaga penyelenggara yang memutuskan,” ungkapnya.
KH. Edi Junaedi berpendapat, Pengerahan massa notabene lebih banyak menimbulkan kerusakan dibanding maslahatnya, MUI menghimbau masyarakat dapat menahan diri, apalagi people power ini dihembuskan dalam bulan suci Ramadhan tentunya dapat mencederai bulan yang penuh rahmat dan kasih sayang.
“Menolak kerusakan itu harus didahulukan, jadi khususnya masyarakat Kota Tangerang jangan terpengaruh dengan adanya isu people power, masyarakat wajib menahan diri di bulan suci Ramadhan ini, jangan dikotori dengan isu yang menimbulkan lebih dominan mudaratnya,” Tukasnya.
Dirinya juga meminta, agar semua elemen menyerahkan hasil pemilu pada penyelenggara yang lebih berwenang. Tidak usah kita turun ke jalan. Kita cukup berdoa dan memberikan doa terbaik,’ tuturnya.
Senada dikatakan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tangerang, KH Amin Munawar, yang dengan tegas menolak adanya pengerahan massa seperti people power yang tangah ramai dihembuskan dikalangan elit politik pasca pemilu 2019.
Seluruh masyarakat harusnya dapat lebih mengedepankan ukhuwah antar umat beragama dan senantiasa bergandengan tangan satu dengan yang lainnya. KH. Amin Munawar mengajak semua elemen masyarakat khususnya di Kota Tangerang, umat beragama pasca pemilu ini untuk tetap menjaga persatuan kesatuan dan menjaga NKRI.
“Semua-kan sudah ada lembaga yang berwenang masing-masing, dan semua elemen harus menjaga kondusifitas kedamaian serta kesejukan antar umat beragama, agar tetap terpelihara situasi keamanan dan ketertiban umum masyarakat (kantibmas) Pasca Pemilu ini,”Ucap KH Amin Munawar melalui wawancara lewat telepon selularnya.
Sementara itu, Tokoh ulama di Kota Tangerang yang turut buka suara terkait isu people power yang tangah marak dihembuskan di seluruh pelosok negeri ini. KH Abdul Mu’thi, Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam, Cimone, Kota Tangerang menolak bahkan mengharamkan gerakan demonstrasi yang disebut people power tersebut.
KH. Abdul Mu’thi memaparkan, menurut Ahli Sunnah Waljamaah demonstrasi atau people power itu hukumnya haram, walaupun penguasa itu dzalim, masyarakat harus tetap sabar, sekalipun yang membolehkan demonstrasi itu ialah seperti kaum khawarij, mu’tazilah, rawafidz.
“Sunnah waljamaa’ah malah mengharamkan demonstrasi saya bicara berdasarkan kitab Mufidul’ulum, dalam demonstrasi sekarang ini sering saya dengar banyak sumpah serapah terhadap presiden, dalam kitab ini sebuah hadits mengatakan orang yang menghina presiden atau raja ia berarti menghina Allah SWT,” tuturnya di kediamannya.
Pemilu 2019 sudah selesai, masyarakat tetap tenang, tak terpengaruh dengan suasana politik di Pusat.
“Saya mengimbau masyarakat tidak perlu ikut gerakan people power yang digagas Tokoh-tokoh politik. Rakyat sabar saja nunggu, sesuai dengan konstitusi, kan konstitusi di Indonesia ini sudah di sepakati oleh para ulama, jadi ya tunggu aja hasil keputusan penyelenggara pemilu,” ungkapnya.
Kata KH Abdul Mu’thi, Justru di bulan Ramadan ini harus lebih banyak lagi mengembangkan virus kebaikan dan kedamaian.
Ia mengimbau seluruh masyarakat khususnya Kota Tangerang untuk mengikuti proses demokrasi yang berlaku. perkokoh ukhuwah menjaga persatuan dalam rangka mengawal akidah ahli Sunnah Waljamaah.
“Kita tunggu hasilnya rekapitulasi oleh KPU RI. Apapun hasilnya, harus diterima dengan lapang dada,”pungkasnya.
