SERANG, Pelitabanten.com – Sedikitnya 350 ruang kelas tingkat SMA/SMK yang rusak berat akan diperbaiki maksimal akhir bulan Desember 2017 mendatang. Perbaikan ruang kelas tersebut sesuai dengan intruksi Gubernur Banten Wahidin Halim (WH).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten Engkos Kosasih Samanhudi mengatakan, total ruang kelas yang harus diperbaiki di Banten hingga saat ini sebanyak 1.000 ruang kelas. Namun yang sangat penting untuk direhab (diperbaiki) berjumlah 350 ruang kelas. Dari jumlah ruang kelas itu tersebar di delapan kabupaten/kota di Banten.
“Ruang kelas yang rusak berat sebanyak 350 lokal dianggarkan dalam APBD Perubahan 2017. Sisanya sebanyak 650 ruang kelas lagi akan diselesaikan 2-3 tahun mendatang,” kata Engkos, Kamis (16/11/2017).
Selain perbaikan ruang kelas, Dindikbud Banten juga diminta untuk memperbaiki layanan peningkatan sistem aplikasi online, peningkatan sarana dan prasarana, kualitas tenaga pendidik (guru) dan lain-lain. “Kita juga harus siap memetakan lokasi jika ada pendirian sekolah baru,” tukas Engkos.
Oleh karena itu, untuk memuluskan rencananya itu, Dindikbud berharap semua stakeholder termasuk Pemkab/Pemkot di Banten untuk mendukung program tersebut agar 350 ruang kelas yang rusak itu bisa diperbaiki dan dituntaskan pada tahun 2017 ini. “Untuk nominal anggarannya saya lupa,” papar Engkos.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten Hudaya Latuconsina mengatakan, Dindikbud Banten tentu telah memetakan berapa kebutuhan ruang kelas baru (RKB) yang harus dipenuhi. Pemetaan itu harus dibedakan antara rusak berat, sedang dan ringan.
“Memang untuk membenahi 350 ruang kelas yang rusak dibutuhkan dana sekitar Rp 1,5-2 miliar. Bahkan jika ditotalkan dengan pembenahan yang rusak sedang dan ringan serta pengadaan sarana dan prasarana dibutuhkan dan sekitar Rp 200 miliar,” papar Hudaya.
Untuk SMA/SMK, Banten sebenarnya masih kekurangan sekolah tersebut sebanyak 336 buah yang tersebar di delapan kabupaten/kota. “Jika ada pendirian sekolah baru, lahan juga harus diperhatikan. Jangan sampai di kemudian hari digugat oleh ahli waris,” ujar Hudaya.
Pihaknya juga, kata Hudaya, diperintahkan oleh pimpinan untuk memangkas program-program yang bukan perioritas yang selama ini telah dijalankan Dindikbud, seperti workhsop-workhsop.
“Kemudian Dindikbud juga harus melakukan treetmen (cara baik menyelesaikan masalah) pendidikan untuk di Tangerang dan Lebak seperti apa, harus dibedakan, karena demografi dan kultur masyarakat di setiap daerah berbeda-beda,” pungkasnya. (*)
