Beranda Opini

Ideologi Politik Di Indonesia

Ideologi Politik Di Indonesia
ILUSTRASI (prananta haroun/Unsplash)

Pelitabanten.com – Semua orang, termasuk kamu yang lagi baca ini pasti ngga asing lagi dengan kata “ideologi” iya atau engga? iya, ideologi itu ide atau bisa juga disebut gagasan. Kalian pasti pernah mencetuskan ide kan selama kalian hidup. Ide itu biasanya kalian cetuskan buat apa sih? “buat menyelesaikan masalah” iya, bisa!. Ideologi juga bisa dijadiin cita-cita loh. Maksudnya itu, ide-ide yang kita buat dijadiin cita-cita atau tujuan untuk kepentingan kita atau orang lain. Orang lainnya itu siapa? Kalo di satu kelompok untuk anggota nya, yang mewujudkan ya pasti pemimpinnya.

Omong-omong ideologi nih ya, yang sering didenger pasti ideologi pancasila. Bener ngga? Pasti pernah dibahas dong ya di pelajaran. Kalo ideologi politik gimana? Sebenernya sama aja sih, balik lagi ke ide atau cita-cita. Tapi, kali ini kita akan bahas bagaimana sih ideologi politik di Indonesia. Sekarang kita bahas pemilu, lembaga politik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dari namanya saja ada unsur mewakili rakyat, yang diwakilin itu aspirasi-aspirasi dari rakyat. Ideologi ini bisa terlaksana jika yang mewakili adalah orang yang jujur dan bijaksana serta cerdas pastinya. Dan terpilih, artinya perwakilan yang dipilih dan dipercaya oleh rakyat. Lah, kalo yang sudah terpilih kan pastinya dengan suara yang banyak tapi tidak menjalankan ideologi dengan baik, itu bagaimana. Bener ngga dia dipilih oleh rakyat, atau dia terpilih hasil dari menyuap orang lain? Ini yang harus kita perhatikan. Jika kita ingin mempunyai pemimpin yang berkualitas, dari kitanya haruslah jujur dalam memilih. Jangan mau disuap dengan calon pemimpin yang tidak jujur, dan hanya memberikan janji-janji palsu. Kalo dari awalnya saja sudah ngga jujur dan berbohong, bagaimana saat sudah jadi pemimpin? Akankah dia mewakili aspirasi-aspirasi rakyat? Sudah bisa ditebak dong ya. Orang-orang seperti itulah yang menghambat pencapaian ideologi politik. Yang dimana dari awalnya saja sudah menyuap, bagaimana jika sudah menjabat dia korupsi. Tidak mau mendengarkan aspirasi maupun keluhan rakyat, karena yang dia kejar adalah kekuasaan untuk uang, bukan kekuasaan untuk rakyat. Yang seharusnya mensejahterakan rakyat, jadinya malah menyengsarakan rakyat. Dari pemilu saja sudah dapat kita simpulkan bahwa ideologi politik di Indonesia sangat berantakan. Jika dari awal sudah salah pemimpin, yaitu pemimpin yang dipilih bukan dari prestasinya melainkan hasil suap. Maka akan sulit untuk mencapai ideologi politik.

Baca Juga:  Poligami; Manfaat Apa Mudarat?

Sebagai hasil dari pemilu yang tadi, jika salah memilih pemimpin. Pernah terjadi, DPR yang membuat peraturan perundang-undangan tidak atas dasar kesejahteraan rakyat, melainkan kepentingan pribadi. Dengan peraturan yang tidak masuk akal, yang nantinya akan menguntungkan pemimpin itu sendiri. Inikah ideologi politik Indonesia? Tidakkah memikirkan bagaimana rakyat yang disulitkan atas itu. Salah satu contohnya RUU KUHP yang memicu mahasiswa bergerak. Salah satunya ada pasal nomor 432, mengenai denda yang diberikan pada gelandangan sebesar Rp 1 juta. Apakah masuk akal gelandangan dikenakan denda. Pekerjaan, rumah saja tidak punya bagaimana cara mereka membayar denda? Bukankah seharusnya sebagai lembaga politik, lebih baik jika mereka membantu memberikan kehidupan yang layak kepada para gelandangan. Seperti itu yang  harus dilakukan. Sebenarnya bukan hanya itu saja, masih banyak yang lainnya. Dan jika memang dari lembaga politik merumuskan suatu undang undang,  pengesahannya harus meminta pendapat kepada rakyat, karena rakyat juga yang akan menjalankan. Jika main asal sah-kan saja, apa gunanya mereka dipilih. Bukankah mereka dipilih untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi rakyat, yang berarti jika ada gagasan haruslah juga melibatkan rakyat dalam pemungutan suara.

Baca Juga:  Pembentukan PPS Pilkada 2020

Menurut survei juga, banyak masyarakat yang tidak puas dengan kinerja DPR, yang makin menyeleweng dari fungsi awal yang seharusnya sebagai lembaga politik yang mewakili rakyat. Sebagai contoh, penggunaan prosedur RUU inisiatif tidak lagi memerlukan dukungan dari sekurang- kurangnya dua fraksi dengan jumlah pendukung minimal 20 orang. Ideologi politik yang seharusnya yaitu dengan pendekatan klasik, yaitu yang selalu melibatkan masyarakat. karena ideologi adalah cita-cita dan tujuan masyarakat. Tetapi, pendekatan ini sangat sulit untuk dicapai. Seperti yang sudah kita bahas di atas, faktornya yaitu lembaga politik yang tidak berkualitas. Ideologi politik yang kita impi-impikan pastinya yang sesuai kebutuhan yang dibutuhkan rakyat. Peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pancasila adalah cita-cita rakyat Indonesia. Lantas bagaimana caranya agar ideologi politik dengan pendekatan klasik ini tercapai?

Pertama kita harus mencegah orang-orang yang tidak berkualitas naik ke lembaga politik. Karena pemilu adalah akar nya, jangan mau disuap untuk memilih seseorang yang mencalonkan diri, dengan di iming-imingi uang atau sejenisnya. Jika terjadi kecurangan, kita sebagai rakyat harus berani untuk bertindak sebagai bentuk dari bela negara. Kita juga harus memilih pemimpin yang baik karakternya, bukan sekedar mengumbar janji-janji yang belum tentu nantinya akan ditepati. Melihat dari latar belakangnya, dan kemampuan untuk menghadapi dan menyelesaikan suatu masalah, juga yang memiliki pengetahuan tentang negara.

Baca Juga:  Implikasi Wabah Covid-19 Terhadap Risiko Likuiditas Perbankan Syariah, Ditengah Terpuruknya Nilai Rupiah

Kedua, kita sebagai rakyat haruslah berpartisipasi untuk memberi gagasan kepada lembaga politik. Sebenarnya dua saja sudah cukup untuk mewujudkan ideologi politik dengan pendekatan klasik. Tetapi, jika terjadi kebocoran seperti sudah terlanjur mempunyai pemimpin yang seperti itu, maka kita harus terus mengawasi pergerakan-pergerakan lembaga politik. Khususnya untuk para mahasiswa sebagai agent of control dan agent of change. Jika dari lembaga politik ada yang menyalahi kewenangan, maka kita harus bertindak bersama.

Jadi, sesulit itu memang untuk mewujudkan ideologi politik di Indonesia. Karena strukturnya yang sudah salah, jadi menjerumus kemana-mana. Baiknya kita sebagai generasi muda yang akan meneruskan memimpin Indonesia, harus mengambil pelajaran dari pemerintah sekarang. Sebenarnya keinginan saya pribadi, Indonesia berjalan sebagaimana yang dicita-citakan dalam pancasila. Seperti undnag-undang dasar haruslah cerminan dari ideologi pancasila. Dan dari diri kita sendiri haruslah punya rasa cinta tanah air, agar tidak sewenang-wenang jika kita nantinya terpilih sebagai salah satu pemimpin. Kita akan mengingat perjuangan pahlawan untuk bangsa ini, maka dari itu kita akan menjadi pribadi yang baik. Pasti juga mau kan mewujudkan ideologi politik yang baik?

Nida NafilahPenulis: Nida Nafilah (Mahasiswi Ilmu Komunikasi Asal Cilegon)