TANGERANG, Pelitabanten.com – Dengan penetapan kali kedua oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua Golongan Karya (Golkar) Setya Novanto atas dugaan korupsi e-KTP, secara otomatis berimbas terhadap partai Golkar. Apalagi beliau telah dijemput penyidik KPK. Dan barangkali, dia tidak akan lepas dari jeratan hukum.
Belum lagi survey khususnya tingkat elektabilitas dan akseptabilitas partai berlambang beringin ini ikut anjlok. Dan ini merupakan prahara bagi partai berlambang beringin tersebut.
Menanggapi hal ini, Pengamat Politik dan Peneliti Indonesia Public Institute (IPI) Jerry Massie mengatakan untuk menyelamatkan dan menjaga tingkat kredibilitas dan integritas masyarakat terhadap Partai Golkar, maka mau tidak mau harus segera di gelar Munaslub. Karena strategi yang tepat untuk selamatkan Golkar. Hal ini dilakukan agar mereka tetap kondusif.
“Pak Setya harus diganti agar tidak menggangu Pileg, Pilkada 2018 bahkan Pilpres 2019, kalau mereka belum melakukan pergantian Ketum, ini merupakan bom waktu bagi Golkar itu sendiri,” katanya.
Menurut Massie, Golkar banyak sekali kader baik itu yang senior diantaranya Agung Laksono, Nurdin Halid adapula para yunior seperti; Agus Gumiwang, Erlangga Hartarto, Aziz Syamsudin, Ade Komarudin dan masih banyak lagi. Jadi mereka kader merek begitu melimpah.
Survei dari lembaga CSIS beberapa bulan lalu, menunjukan Golkar tak bertaji lagi lantaran angka mereka berada di bawah Partai Gerindra (posisi ke-2) 14,2 persen dan Golkar 10,9 persen. Sedangkan PDIP tak tergoyahkan di puncak dengan torehan 35,1 persen. Jelas ini impact-nya akan sangat berpengaruh pada PG itu sendiri.
“Pak Setnov harus sadar diri dan bersikap ksatria untuk mundur, ini bisa mendongkrat tingkat elektabilitas partai ini jelang Pilpres,” tegasnya.
Massie menilai, Agung Laksono figur yang pantas menahkodai Golkar. apalagi track record beliau menjadi acuan baginya untuk memimpin Golkar.
PG harus berhati-hati, lantaran partai ini kalau tidak cepat di antisipasi dan restorasi bakal jeblok. Untuk itu, ke depan yang mengendalikan Golkar harus figur bersih dari jeratan hukum, visioner serta bebas korupsi. Ini agar mereka tetap eksis berjaya di masa mendatang.***
