Pelitabanten.com — Muasal dari adanya klaim nasabah peserta program Saving Plan yang gagal dibayar oleh Jiwasraya, maka terkuaklah defisit luar biasa besar yang ditanggung oleh BUMN dibidang jasa asuransi itu.
Muncullah angka 13,74 Triliun, bukanlah nominal yang kecil. Bukan hanya nasabah yang panik klaimnya tak dibayar, anggota DPR pun terkaget seperti yang diberitakan.
Betapa tidak, 13 ribu 740 milyar menjadi defisit dalam kurun waktu hanya 2 tahun terakhir saja.Sebab di tahun buku 2017 meskipun kinerja keuangan Jiwasraya mulai tertekan, namun masih mampu membukukan laba bersih sebesar Rp 328,43 M dan nilai equitasnya positif Rp 5.608,88 M atau 5,6 triliun.
Jiwasraya mulai membukukan kerugian sampai belasan triliun sejak tahun 2018. Begitu juga equity-nya mulai negatif sebesar 10 Triliun sejak tahun 2018 dan hingga September 2019 sudah minus 23,9 Triliun.
Dan, anehnya Presiden Jokowi pun ikut bereaksi atas indikasi meruginya Jiwasraya ini. Padahal, dalam kasus indikasi kerugian BUMN lain sampai puluhan triliun sebut saja Krakatau Steel, PT. PANN Multi Finance, dll.
Jokowi tidak bereaksi langsung, bahkan nyaris tak ada komentarnya. Dalam kasus Jiwasraya ini Jokowi seperti “sensi”, istilah jaman now.Dia langsung menyatakan dihadapan pers bahwa kasus meruginya Jiwasraya ini sudah berlangsung lama, “SUDAH 10 TAHUNAN”, kata Jokowi. Memang paling aman bagi Jokowi adalah menarik mundur kasus ini sejauh-jauhnya.
Dirinya pertama kali menjadi presiden 5 tahun yang lalu. Jadi kalau mau cuci tangan, maka dia harus tarik mundur lebih dari 5 tahun lalu. Akan jauh lebih aman, maka ‘blame it to”10 tahun yang lalu, dimana saat itu SBY menjadi presiden periode kedua. Aman…,dirinya “bersih”! Mungkin itu yang ada di benak pak Jokowi.
Tapi benarkah demikian? Betulkah Jiwasraya sudah merugi sejak 10 tahun yang lalu, yaitu sejak 2009?
Menurut Pak Said Didu yang pernah menjadi Sekretaris Menteri BUMN dimasa pemerintahan SBY, memang betul Jiwasraya masih merugi di periode pertama SBY karena “warisan” dari krisis keuangan tahun 1998 yang belum tertangani.
Namun kemudian Jiwasraya membaik. Catatan yang dibuat Tirto.id menunjukkan bahwa di tahun 2009 Jiwasraya mencatatkan laba 356 M dan equity-nya +799,6 Milyar.
Serah terima dari SBY kepada Jokowi pada 20 Oktober 2014, dan akhir tahun 2014 Jiwasraya masih membukukan laba 669 Milyar dengan ekuitas 2,4 Triliun.
Laba mulai menurun drastis di 2017, meskipun masih positif. Dan mulai merugi di tahun 2018 – 2019. Ekuitas menjadi negatif sejak 2018. Berbeda dengan Jokowi yang buru-buru membuat statement, Menteri BUMN Erick Tohir justru sebaliknya :senyap! Erick lebih memilih diam, bungkam, tak seperti ketika menguak adanya penyelundupan moge Harley Davidson dan sepeda Brompton yang menyeret Dirut Garuda.
Padahal, dalam kasus penyelundupan itu kerugian negara hanya beberapa milyar saja. Namun Erick dengan gagah berani melakukan konpers bersama Menteri Keuangan, mengungkap pelanggaran itu dan meminta pelakunya untuk mundur atau diberhentikan.
Kasus kerugian Jiwasraya ini meruakkan bau tak sedap, konon kabarnya mantan Direktur Keuangan Jiwasraya, Harry Prasetyo, yang sempat menjadi Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Bidang Kajian dan Pengelolaan Issu-Issu Ekonomi Strategis di Kantor Staf Kepresidenan (KSP) diissukan kabur keluar negeri.
Entah sejauhmana kebenarannya. Pak Moeldoko sebagai Ketua KSP mengaku dirinya tak melindungi Harry Prasetyo. Bahkan Moeldoko mengaku tidak tahu menahu jika Harry Prasetyo diduga terlibat dalam kasus gagal bayar Jiwasraya.
Harry mulai masuk KSP pada Mei 2018, setahun sebelum Pilpres 2019. Beliau hanya di KSP sampai selesai periode pertama pak Jokowi.
Sekarang, karena tugas Harry Prasetyo sudah selesai, maka KSP pun bisa menyatakan diri tak tahu menahu ada aroma tak sedap lainnya yang menyeruak kepublik.
Yang jelas, kita lihat Erick Tohir sebagai Menteri BUMN lebih memilih diam. Erick Tohir pada 2018 – 2019 lalu adalah Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi – Ma’ruf Amin.Dialah manajer kampanye capres 01, hingga sekarang diganjar jabatan Menteri BUMN.
Rakyat masih menunggu keberanian DPR mendalami issu-issu dibalik gagal bayar Jiwasraya. Meskipun pesimis jugasih, mengingat mayoritas mutlak fraksi-fraksi di DPR sekarang sudah menjadi KOALISI Pemerintah.
Hanya PKS, PAN dan Demokrat saja yang oposisi. berita tgl 14 januari 2020 menyatakan bahwa kejaksaanAgung (Kejagung) langsung menahan Benny Tjokrosaputro dan Harry Prasetyo usai menjalani pemeriksaan kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Sebelum ditahan Kejagung terlebih dahulu menetapkan Benny dan Harry sebagai tersangka. Pengacara Benny Tjokro, MuchtarArifin mengaku kecewa dengan penetapan tersangka sekaligus penanahan terhadap kliennya.
Dia meminta jaksa melakukan hal yang sama terhadap direksi Jiwasraya. Namun, dia tidak menjelaskan direksi saat ini atau periode sebelumnya.
Muchtar menjelaskan, kliennya mengajukan Medium Term Notes (MTN) alias surat utang jangka menengah sebesar Rp680 milyar pada 2015 dan tuntas setahun kemudian yakni 2016.
“Sudah clear semuanya, tidak ada masalah, makanya saya lihat kok aneh ya, nalar saya tidak nyambung penanganan seperti ini,” ujar mantan wakil jaksa agung ini.
Rakyat hanya bisa menantikan hasil dari permasalahan ini, karna jangan sampai kerugian itu dirasakan oleh rakyat. Apapun tontonan yang diberikan, selama benar-benar orang bersalah yang di tangkap.
Kejadian Bank Century sudah menjadi pelajaran, jangan sampai kepercayaan masyarakat hilang. Bagaimanapun kedaulatan ada di tangan rakyat, yang diwakilkan oleh para bapak dan Ibu dewan (DPR).
penghargaan rakyat yang sudah memberikan hak suaranya, jangan sampai terlupakan. Rakyat butuh kesejahteraan dan keadilan, memang semua butuh usaha untuk menyelesaikannya.
Jika terasa hanya sedikit domba tersisa diantara serigala yang berbulu domba maka akan timbul keraguan yang tersebar.
Penulis: Nexen Alexandre Pinontoan
Magister Ilmu Komunikasi
Universitas Budi Luhur
