Pelitabanten.com – Era pandemi covid 19 masih sangatlah merebak ke negara kita tercinta ini, Indonesia. Banyak hal-hal yang belum diselesaikan atau dituntaskan dalam penanggulangan pandemi ini untuk kembali normal. Kita masih melaju arah dalam penanggulangan hingga kini. Akan tetapi, banyak bidang – bidang yang berdampak akibat adanya pandemi ini.
Salah satunya ialah pendidikan (pembelajaran). Pembelajaran berkali-kali menjadi perbincangan yang hangat baik dikalangan pemerintah maupun lembaga-lembaga yang terlibat dalam pendidikan tersebut. Seperti halnya, pada institusi sekolah, orang tua dan peserta didik yang selalu menanyakan kelanjutan yang seperti apa yang akan ditempuh dalam pembelajaran di era pandemi ini. Mengupayakan segala cara agar kualitas yang ada di dalam peserta didik itu tidak menurun atau masih sama seperti sebelum adanya pandemi ini.
Memang, pandemi ini mengisyaratkan kita pada pembelajaran yang sifatnya daring (dalam jaringan). Pembelajaran ini memang sering menjadi polemik yang ditimbulkan adanya pro dan kontra dalam pelaksanaanya. Tapi, ada yang menyebutkan bahwa pembelajaran daring ini kurang begitu efektif di dalam pelaksanaanya. Akhirnya, sampailah pada titik yang dimana diungkitlah polemik untuk pembelajaran tatap muka di era PPKM ini.
Pembelajaran tatap muka ini telah diwacanakan sebelumnya untuk start pada bulan Juli yang dimana diserempakkan baik itu di kota maupun desa. Akan tetapi, keadaan pandemi ini pun tidaklah mendukung wacana tersebut. Malahan, kita jatuh kembali ke dalam pembelajaran yang serba digital (daring). Akhirnya, survey dari 10 orang, ada 8 orang yang mengatakan bahwa pembelajaran daring ini membuat bobot peserta didik ini menurun drastis dan lebih menghabiskan waktunya untuk kegiatan yang tidak penting (menonton youtube, main game, dsb.)
Selain itu juga, banyak yang menyebutkan bahwa pembelajaran daring ini pun terkadang menguras banyak kuota internet. Meskipun telah dibantu oleh pemerintah dalam subsidi kuota akan tetapi subsidi tersebut pun tidaklah tersebar merata. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa kuota belajar itu masih kurang dikarenakan banyaknya pembelajaran yang menggunakan video call seperti pada zoom, g-meet, skype, dsb. Ada juga yang mengatakan bahwa subsidi kuotanya tidaklah sesuai dengan jadwal yang dibutuhkan oleh peserta didik (dalam artian bahwa pengisian subsidi kuota itu terlambat).
Diatas telah diuraikan beberapa kontra dalam pembelajaran daring ini. Dari sinilah, muncul kembali pertanyaan “Kapan ya peserta didik itu pembelajaran tatap muka kembali ?” Memang, sudah ada beberapa daerah (PPKM Level 1 & 2) yang menggelar pembelajaran tatap muka. Tapi, bagaimanakah dengan nasib yang ada di daerah yang terkena PPKM Level 3 & 4 ?
PPKM yang ada di level 3 & 4 seperti halnya di daerah Jakarta dan Tangerang pun masih menggunakan pembelajaran daring yang dimana selalu dikeluh kesahkan oleh banyak pihak. Baik internal maupun eksternal pun meributkan pembelajaran daring ini. Mereka menginginkan pembelajaran tatap muka itu bisa berlangsung di era PPKM ini. Pembelajaran tatap muka yang mereka katakan ‘lebih efejtif’ dari adanya pembelajaran daring ini.
Akan tetapi, kita berbalik kembali kepada situasi yang sedang dilanda covid 19 ini. Angka yang terkena positif saja masih terbilang cukup tinggi. Apalagi ditambah dengan angka kematian yang semakin menjulang tinggi tiap harinya. Baik itu angka kematian dari masyarakat maupun tenaga medis yang menangani covid 19 ini.
Kita berandai-andai saja dengan keberlangsungan pembelajaran tatap muka ini yang disetujui oleh pihak kemendikbud-ristek. Apakah angka-angka yang ada di dalam positif maupun di angka kematian akan tetap stabil ? Jawabannya pastilah tidak. Penulis yakin, pasti angkanya akan dinamis dan keterburukannya kita akan dilanda dengan masa “Lockdown” atau “PPKM Darurat” kembali.
Jikalau hal itu terjadi kembali kepada masyarakat, pasti ujung-ujungnya akan pro kembali dalam keberlangsungan pembelajaran daring kembali. Meskipun, kita telah menerapkan prokes yang ketat dan juga adanya vaksinasi sampai tahap tiga pun tidak menjamin kita tidaklah bisa terpapar covid 19. Pasti ada saja, yang seseorang yang tidak mau menuruti prokes yang ketat dengan tidak memakai masker ataupun masker itu jadi pajangan belaka di daerah dagu. Belum lagi, kan belum tentu orang itu udah divaksinasi covid 19.
Okay… sekarang pemerintah memeriksa orang itu dengan memberikan bukti sertiffikat vaksin. Akan tetapi, kita balik ke dalam berita digital ataupun cetak. Ada kan pihak / oknum yang memalsukan kembali sertifivak vaksinasi tersebut. Jikalau ada yang seperti ini, bagaimana cara institusi sekolah bisa membedakannya?
Satu hal lagi, sebelum memasuki sekolah, pasti jajaran pendidikan maupun non pendidikan dalam institusi sekolah tersebut sudah di swab / pcr. Pastinya, hasilnya sudah negatif karena sudah bisa masuk ke sekolah. Akan tetapi, jikalau salah satu tenaga pendidik itu terpapar covid 19, bagaimana ? Toh ujung – ujungnya balik lagi ke dalam pembelajaran daring bukan?
Penulis pun mengharapkan bisa dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka di dalam universitas yang sedang ditempuh. Kangen dengan classmate dan pastinya komunikasi pun terarah kepada classmate, collegemate dan dosen pastinya. Akan tetapi, kita harus melihat kembali ke dalam kondisi pandemi ini. Kondisinya tidaklah berpihak kepada pembelajaran tatap muka di daerah yang sedang PPKM Level 3 & 4.
Jikalau seperti itu, manakah pilihan yang akan kalian ambil dalam polemik ini ? Kiri atau kanan kah ? Karena setiap pilihan memang ada plus minusnya dalam bentuk pro dan kontra. Tapi, plus minusnya haruslah yang tidak terlalu berdampak buruk kepada banyak orang. Harus yang 50:50 atau yang berbeda tipislah yang harusnya diambil demi kebersamaan bersama.
Penulis: Regina Permatadewi Tantiany Gunawan, Aini Tan (Mahasiswi semester 5 Prodi Pendidikan Sejarah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten)
