Beranda Pendidikan

Masih Bobroknya PPDB Banten di Mata Pengamat Pelayanan Publik

Masih Bobroknya PPDB Banten di Mata Pengamat Pelayanan Publik

, Pelitabanten.com – Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB BANTEN online tingkat SMA/SMK di seperti benang kusut yang sulit teruraikan. Bahkan kebrobokannya pun semakin menjadi – jadi dan selalu terulang kembali.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Lembaga Kebijakan Publik, Ibnu Jandi. Ia menjelaskan manajemen PPDB Banten sangat buruk dan semrawut.

Sejumlah kendala terjadi di berbagai daerah. Masyarakat tidak terlayani dengan baik.

“Pemerintah di Banten ini sangat abai dan tidak peduli dengan warganya. Banyak masyarakat yang kesulitan untuk melakukan pendaftaran,” ujar Jandi kepada Wartawan di Tangerang, Sabtu (23/6/2018).

Seperti yang terjadi pada Kamis (21/6/2018) awal PPDB Banten, situasi tampak berantakan. Sistem mengalami error dan membuat panik.

“Ini persiapannya belum matang. Tidak dilakukan simulasi yang serius sehingga menjadi kacau seperti ini,” ucapnya.

Baca Juga:  TBM Kedai Proses Rangkasbitung Jadi Tempat Berkumpul Para Jurnalis Pemula di Lebak

Sistem server pada PPDB di Banten pada Jumat (22/6/2018) mulai membaik. Namun masih saja sekelumit masalah muncul.

“Masih ada kesulitan yang daftar. Dan yang berhasil daftar harus antre membludak di sekolah – sekolah untuk pemberkasan. Jelas ini membuat masyarakat tidak dilayani dengan baik. Banyak warga yang stres dan panik,” kata Jandi.

Ia mengimbau kepada publik agar bersikap tenang dalam menghadapi persoalan ini. Menurutnya kesalahan terjadi bukan pada warga.

“Yang salah ini Pemerintahan Provinsi Banten. Harus segera masalah ini ditindak lanjuti. Masyarakat khususnya para murid dimohon untuk tenang,” ungkapnya.

Jandi berharap agar kekusutan PPDB online di Banten tidak terulang kembali seperti dari tahun – tahun sebelumnya. Sebaiknya pemerintah berintropeksi serta belajar dari kejadian ini.

“Besok saya ke Provinsi Banten dan menanyakan langsung mengenai manajemen PPDB. Troble PPDB online di Banten saat ini ada di Kominfo dan Inspektorat. Saya menyarakan agar dikembalikam lagi manajemennya ke pada tahun 2018 ini, karena Dinas pegang data dan paham betul dengan situasi di lapangan,” papar Jandi.

Baca Juga:  Pemprov Banten Akan Bangun SMK Setiap Kecamatan di Lebak dan Pandeglang